Halontb.com – Keluhan mulai mengemuka dari kalangan pengusaha lokal di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait peluang usaha di lingkar tambang Batu Hijau. Salah satu suara paling vokal datang dari Ade Putra Yudin, seorang pengusaha lokal yang merasa terpinggirkan sejak peralihan operasional tambang dari PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) ke PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMMAN) pada tahun 2017.
Menurut Ade, sejak PT AMMAN mengambil alih, ruang bagi perusahaan lokal untuk bermitra semakin sempit bahkan nyaris tertutup.
“Dulu saat masih PTNNT, kami punya tempat bernaung di LBI Gade Benete. Itu mempermudah kami dalam berkomunikasi dengan pihak kontrak dan processing. Sekarang, semua serba sulit diakses,” ujar Ade kepada media ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan bahwa proses registrasi perusahaan lokal sebagai vendor resmi PT AMMAN kini menjadi hal yang sangat rumit dan tidak transparan.
“Bahkan untuk sekadar registrasi saja, susah sekali. Bagian kontrak dan processing seolah tidak peduli. Yang mereka prioritaskan justru kolega-kolega dekat mereka sendiri. Kami yang lokal hanya jadi penonton,” jelasnya.
Ade Putra Yudin juga mengaku bahwa sejak tahun 2017, atau lebih dari tujuh tahun lalu, perusahaannya belum pernah sekalipun mendapatkan pekerjaan atau proyek dari PT AMMAN.
“Sejak transisi itu, sampai hari ini saya tidak pernah dapat satu pun proyek. Padahal legalitas lengkap, tenaga kerja lokal tersedia, dan pengalaman kami pun tidak kalah,” keluhnya.
Melihat kondisi yang semakin tidak berpihak, Ade menyarankan agar dilakukan aksi kolektif dari pengusaha lokal untuk menuntut transparansi dan keadilan dari manajemen PT AMMAN. Ia menekankan bahwa perusahaan lokal tidak sedang meminta dikasihani, melainkan menuntut hak atas ruang yang adil untuk berkompetisi.
“Kami hanya ingin akses yang adil dan terbuka. Jangan kami dikorbankan hanya karena tidak punya kedekatan. Ini tanah kami, masa kami sendiri tidak punya tempat?” ujarnya.
Ade juga meminta agar pemerintah daerah dan DPRD KSB tidak tinggal diam. Ia berharap ada langkah konkret dari para pemangku kepentingan untuk memperjuangkan keterlibatan pengusaha lokal secara nyata, bukan hanya dalam bentuk seremonial dan janji kosong.
“Pemerintah daerah harus hadir. Kalau tidak ada keberpihakan nyata, maka perusahaan lokal akan terus jadi korban sistem yang tertutup dan tidak berpihak ini,” tutupnya.
