Halontb.com – PT Bank NTB Syariah mendapat sorotan tajam dari DPRD NTB. Anggota Komisi III DPRD NTB menilai bank milik daerah ini belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi. Dengan tingginya porsi kredit konsumtif dan belum adanya Direktur Utama definitif, DPRD mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk segera melakukan langkah-langkah pembenahan.
“Kami percaya Gubernur punya visi besar untuk pengembangan PT Bank NTB Syariah, tetapi perlu ada langkah nyata dan terukur agar bank ini benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat NTB,” ujar Nashib Ikroman, politisi Partai Perindo yang juga Anggota Komisi III DPRD NTB, Selasa (18/3).
Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan sejumlah anggota DPRD NTB ke kantor cabang PT Bank NTB Syariah di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Mereka ingin memastikan bahwa keberadaan bank ini benar-benar selaras dengan kepentingan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nashib menyoroti laporan keuangan bank yang menunjukkan bahwa 80% kredit yang disalurkan masih bersifat konsumtif, sementara hanya 20% yang berasal dari tabungan ASN. Menurutnya, kondisi ini kurang mendukung upaya peningkatan sektor produktif di NTB.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan perputaran dana ASN saja. Bank ini harus lebih progresif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi NTB,” ujarnya.
Meski begitu, Nashib menegaskan bahwa kondisi keuangan PT Bank NTB Syariah secara umum masih sehat. Namun, tanpa inovasi yang lebih agresif, bank ini bisa kehilangan daya saingnya dibandingkan dengan perbankan lain yang semakin kompetitif.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hasim Kasim, menyoroti kepemimpinan di internal bank yang masih belum stabil. Hingga kini, posisi Direktur Utama masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang dinilai kurang ideal dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang.
“Kami meminta Gubernur untuk segera menunjuk Direktur Utama yang memiliki visi besar dan kredibilitas tinggi agar PT Bank NTB Syariah bisa lebih dipercaya oleh masyarakat,” kata Hasim.
Kritik dari DPRD ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi NTB dan manajemen PT Bank NTB Syariah. Jika ingin tetap relevan dan berkembang, bank ini harus berani melakukan terobosan baru, baik dalam strategi bisnis maupun kepemimpinan. Tanpa itu, peran PT Bank NTB Syariah sebagai penopang ekonomi daerah akan semakin sulit diwujudkan.
