Home / NTB

Imigrasi Mataram Pastikan Semua TKA China di Tambang Emas Sekotong Legal: 15 Orang Bekerja dengan Izin Sah

- Wartawan

Kamis, 15 Agustus 2024 - 12:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong. (Foto: Istimewa)

Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong, Lombok Barat, yang sempat menjadi sorotan publik, akhirnya mendapat kejelasan. Imigrasi Mataram memastikan bahwa seluruh TKA yang bekerja di lokasi tersebut memiliki izin tinggal yang sah. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Heri Sudiono, menyebutkan bahwa ada 15 TKA China yang terlibat langsung dalam operasi tambang ini, dan semuanya telah memenuhi persyaratan hukum.

“Setelah dilakukan pengecekan, kami pastikan bahwa semua TKA asal China di tambang tersebut memiliki izin tinggal yang legal. Tidak ada satu pun yang bekerja secara ilegal,” kata Heri dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Pernyataan ini muncul di tengah kontroversi setelah warga membakar camp tambang emas di Desa Persiapan Blongas, Kecamatan Sekotong, Sabtu (10/8/2024), karena mencurigai adanya aktivitas ilegal yang melibatkan TKA. Insiden ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan, di mana Reskrim Polres Lombok Barat langsung melakukan pengamanan dengan dukungan dari Polda NTB.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pengamanan langsung di bawah Reskrim Polres Lombok Barat, kami dari Polda NTB hanya membantu,” ujar Kabidhumas Polda NTB, Kombes Rio Indra Lesmana.

Masyarakat lokal yang bergantung pada tambang rakyat berharap pemerintah segera bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran di wilayah mereka, meskipun kini Imigrasi telah menjamin legalitas para pekerja asing tersebut. Ke depannya, transparansi dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik serupa.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru