5 Dampak Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Versi Pangi Syarwi

- Wartawan

Selasa, 6 Juni 2023 - 07:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan langsung atau cawe-cawe, demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan, Senin (29/5/2023). Foto: istimewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan langsung atau cawe-cawe, demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan, Senin (29/5/2023). Foto: istimewa

Halontb.com – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan 5 dampak cawe-cawe atau turut campur Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam Pilpres 2024 . Diketahui, pernyataan cawe-cawe yang dilontarkan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 mengundang pro kontra dari berbagai kalangan, khususnya partai politik (parpol). 

Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, ikut terlibat dan bahkan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah pernyataan yang tidak lazim dalam negara yang demokratis. Walaupun, kata dia, dibungkus dengan alasan demi bangsa dan negara, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik, dan segudang alasan lainnya. 

“Cawe-cawe presiden dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas,” kata Pangi kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Maka itu, menurut Pangi, penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kata Pangi, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sangat layak skeptis terhadap pernyataan demi bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat, yang seringkali digunakan untuk menutupi agenda dan kepentingan terselubung demi kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok tertentu. 

“Alih-alih demi kepentingan bangsa dan negara Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mempertahankan pengaruh politiknya, imunitas hukum dari kemungkinan atas kebijakan yang bermasalah ditemukan di kemudian hari,” ujarnya. 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

ASDP Catat Lonjakan Arus Balik MotoGP Mandalika, Penumpang Naik 326 Persen dan Motor 205 Persen
KMP Putri Yasmin Terbakar, Direktur RSUD Tripat Turun Langsung Pantau Penanganan Korban
Iwan Slenk Tegaskan Gubernur NTB Tak Terkait Unsur Gratifikasi, Desakan Pemanggilan Dinilai Prematur
Jelang Ramadan, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Sumbawa dan Siagakan Ratusan Personel
Vonis 8 Tahun untuk Rosiady, Penasihat Hukum: “Tidak Ada Satu Rupiah Pun Uang Negara Keluar”
Gibran ke Lombok Tengah: Sambangi Pesantren, Nikmati Makan Siang Bareng Santri dan Tuan Guru
Ketua Liga NWDI: Indonesia Jangan Bungkam, Saatnya Prabowo Pimpin Gerakan Perdamaian Global
Swasembada Pangan Prioritas Pembangunan Nasional
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru