JAKARTA, Halontb.com — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, anggota DPR RI Dapil NTB II, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh menyusul kasus keracunan yang menimpa 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Insiden tersebut terjadi pada Jumat (11/9/2026), diduga setelah para siswa mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangan persnya, Sabtu (12/9/2026), Sari menegaskan kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa mengingat MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar langsung kepentingan anak-anak. Ia menekankan bahwa keamanan pangan, kualitas gizi, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” ujar Sari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: 352 Siswa di Lombok Tengah Diduga Keracunan Massal Usai Santap MBG
Sari mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan, termasuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin dan konsisten.
Ia menilai evaluasi tidak cukup berhenti pada pencarian penyebab kejadian semata, tetapi juga harus memastikan apakah prosedur yang berlaku benar-benar dijalankan di lapangan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sari meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegasnya.
Baca juga: BGN Hentikan Operasional SPPG di Lombok Tengah Usai 352 Siswa Diduga Keracunan MBG
Lebih lanjut, Sari menyampaikan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional, termasuk memantau kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” katanya.
Sari menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada anak-anak.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari.
