Kakak Gubernur NTB Incar Kursi Inspektur: Politik Dinasti atau Meritokrasi ?

Halontb.com – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemprov NTB 2025 mendadak menjadi sorotan publik. Bukan semata karena posisi yang diperebutkan adalah kursi strategis Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, melainkan karena salah satu pesertanya adalah Hj Baiq Nelly Kusumawati, kakak kandung Gubernur NTB, H Lalu Muhammad Iqbal.

Langkah Nelly sontak memicu perbincangan soal potensi politik dinasti. Namun, sang Inspektur Inspektorat Kota Mataram itu menampik anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa seleksi jabatan terbuka berbasis meritokrasi sama sekali tidak menutup peluang bagi keluarga kepala daerah.

“Kalau kita mampu, kenapa tidak. Keluarga itu tidak punya konflik kepentingan. Yang penting punya kualifikasi dan kemampuan,” tegas Nelly, Rabu (3/9).

Menurutnya, pemilihan pejabat di pemerintahan tidak bisa disamakan dengan perusahaan. Ada mekanisme ketat mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT), hingga wawancara dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Inspektorat itu beda. Tugasnya memeriksa keuangan OPD, jadi pengawasannya sangat ketat,” ujarnya.

Nelly sendiri bukan figur baru di birokrasi. Kariernya terbilang lengkap: pernah menjadi Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Kepala BKPSDM Kota Mataram, hingga kini menduduki kursi Inspektur Inspektorat Kota Mataram. “Saya ini sudah eselon II, tinggal satu tingkat lagi. Beda kalau saya masih sekretaris atau staf,” jelasnya.

Meski begitu, ia menyadari statusnya sebagai kakak gubernur otomatis menimbulkan kecurigaan publik. Namun Nelly menegaskan, hubungannya dengan sang adik tidak akan mencampuri mekanisme seleksi. “Pak Gubernur juga pasti kalau memang orang itu punya kemampuan, ya bisa dipilih,” katanya.

Tahapan seleksi, diakui Nelly, menguras energi dan pikiran. Ia baru saja melewati tes wawancara, setelah sebelumnya menjalani serangkaian ujian kompetensi. “Saya tidak terlalu memikirkan sorotan publik. Yang penting fokus jalani proses sesuai aturan,” pungkasnya.