Transisi Energi Bukan Lagi Wacana: RUPTL Terbaru Buka Jalan untuk 760 Ribu Green Jobs dan Masa Depan yang Lebih Inklusif

- Wartawan

Minggu, 1 Juni 2025 - 07:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga pekerja di sektor hilirisasi industri terlihat optimis dan solid di tengah kawasan industri. Sektor ini menjadi tumpuan utama realisasi investasi pasca revisi regulasi tenaga kerja asing. (Foto: Dok. PLN)

Tiga pekerja di sektor hilirisasi industri terlihat optimis dan solid di tengah kawasan industri. Sektor ini menjadi tumpuan utama realisasi investasi pasca revisi regulasi tenaga kerja asing. (Foto: Dok. PLN)

Halontb.com – Di tengah dorongan global menuju ekonomi rendah karbon, Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Lewat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah melalui PT PLN (Persero) menyodorkan bukti bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen di atas kertas. RUPTL terbaru ini menghadirkan rencana konkret yang bukan hanya menargetkan ketersediaan listrik nasional, tapi juga menciptakan 1,7 juta lapangan kerja baru, di mana lebih dari 760 ribu di antaranya adalah green jobs yang lahir dari sektor pembangkit energi bersih.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang kini menjadi figur sentral dalam pengawalan transisi energi, membeberkan angka-angka tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Menurutnya, pekerjaan yang tercipta meliputi sektor manufaktur, konstruksi, operasi hingga pemeliharaan, dan menjadi bukti bahwa energi bersih adalah ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“RUPTL kali ini lebih dari sekadar dokumen perencanaan kelistrikan. Ini adalah agenda pembangunan nasional. 91 persen dari pekerjaan sektor pembangkit akan berasal dari pembangkit energi terbarukan. Artinya, ini lapangan kerja yang bersih, berkelanjutan, dan relevan bagi generasi muda,” tegas Bahlil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jenis-jenis pembangkit EBT yang menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja tersebut mencakup PLTS dengan penyerapan 348.057 tenaga kerja, PLTA/PLTMH sebesar 129.759 tenaga kerja, dan PLTA Pump Storage sebanyak 94.195 tenaga kerja. Diikuti PLTB (58.938), PLTP (42.700), penyimpanan energi baterai (68.193), dan pembangkit dari biomassa, biogas, hingga arus laut.

RUPTL ini juga menunjukkan keseriusan PLN dalam mendorong transformasi sosial berbasis energi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menekankan bahwa energi bukan lagi sekadar komoditas, tetapi pondasi untuk memperluas akses ekonomi dan memberantas kemiskinan.

“Bayangkan daerah-daerah terpencil yang selama ini gelap gulita, sekarang bisa menjadi pusat pertumbuhan. Dengan energi bersih, bukan hanya rumah yang terang, tapi ekonomi juga bangkit. Ini yang kami kejar,” ucap Darmawan.

RUPTL 2025–2034 menegaskan bahwa elektrifikasi tidak berdiri sendiri. Ia membawa misi ganda: mendukung target Net Zero Emissions pada 2060 dan memutar roda ekonomi hijau dengan menciptakan jutaan pekerjaan di sektor-sektor yang berkelanjutan. Dalam era baru ini, transisi energi menjadi panggung besar bagi Indonesia untuk bersinar bukan hanya sebagai produsen listrik, tetapi sebagai penopang masa depan dunia yang lebih hijau dan adil.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bukan Hanya Balapan, MotoGP Mandalika Jadi Taruhan Citra NTB di Mata Dunia, PLN Siapkan Dukungan Kelistrikan
Jelang MotoGP Mandalika, Disparekrafpora Lobar Sebut Hotel di Senggigi Mulai Nyaris Penuh
Menanti Air Mengalir Lebih Andal, PT Duta Abadi Tuntaskan Proyek Strategis SPAM Semongkat Sumbawa
Ketika Listrik Menyalakan Harapan, Dua Keluarga di Nijang Kini Nikmati Terang
500 Personel Disiapkan, PLN Bangun Benteng Kelistrikan Hadapi MotoGP Mandalika 2026
Bukan Sekadar Ruang Monitor, Centralized Command Center PLN NTB Disiapkan Jadi Otak Koordinasi Kelistrikan
Saat Dunia Menatap Mandalika, PLN Pastikan Energi NTB Siap Menopang MotoGP 2026
Bank NTB Syariah Perluas Jejaring Regional, Gandeng Maybank Perkuat Ekosistem Keuangan PMI

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 09:19 WITA

Komisi I DPRD Lobar Apresiasi Kenaikan Penghasilan Guru PPPK Paruh Waktu, Pemkab Siapkan Rp11 Miliar

Jumat, 18 September 2026 - 12:00 WITA

NTB Raih Tiga Apresiasi Kemendagri, Kebijakan Publik Mulai Berdampak

Jumat, 18 September 2026 - 11:16 WITA

DPRD-Pemprov NTB Sepakati Perubahan APBD 2026, Belanja Tembus Rp6,05 Triliun di Tengah Tekanan Fiskal

Kamis, 17 September 2026 - 06:08 WITA

PPK UIN Mataram Tegaskan Proyek Laboratorium Kedokteran Tetap Berjalan, “Tidak Ada Subkon”

Selasa, 15 September 2026 - 13:08 WITA

Kapolda NTB Terima Audiensi Dirut PT TCN Gili Trawangan

Selasa, 15 September 2026 - 08:03 WITA

Dugaan Pelecehan Informasi Publik, AMI Diduga Ditolak dan Diberi Nomor Koordinator Security oleh Kadis PUPRPKP NTB

Kamis, 10 September 2026 - 12:21 WITA

Senator NTB Ustaz Farabi: P3K Masalah Nasional, DPD RI Kawal Penyelesaian Beban Fiskal Daerah

Rabu, 9 September 2026 - 09:55 WITA

Wabup UNA Minta OPD Terbuka soal Program dan Anggaran: Jangan Pelit Informasi, Jangan Anti Kritik

Berita Terbaru