Halontb.com – PT PLN (Persero) resmi menegaskan kesiapan untuk mengimplementasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, sebuah strategi besar yang diposisikan bukan hanya sebagai proyek kelistrikan, tetapi sebagai instrumen pembangunan nasional. RUPTL terbaru ini menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi, keadilan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Disusun dengan semangat menyatukan ambisi nasional dan realitas global, RUPTL 2025–2034 diluncurkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia menekankan bahwa RUPTL ini merupakan wujud konkret dari visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam menghadirkan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
“RUPTL ini bukan sekadar daftar proyek pembangkit dan jaringan. Ini adalah pedoman bagaimana kita menyambungkan listrik ke rumah rakyat, sekaligus menyambungkan ekonomi mereka ke arus pertumbuhan nasional,” ujar Bahlil dalam pernyataannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyeksi anggaran mencapai Rp2.967,4 triliun menunjukkan skala masif dari rencana ini. Investasi itu meliputi sektor pembangkit (Rp2.133,7 T), transmisi (Rp565,3 T), hingga distribusi dan program listrik desa (Rp268,4 T). Dalam konteks ekonomi, RUPTL ini dirancang sebagai pendorong pertumbuhan domestik dan pilar utama penciptaan peluang kerja.
Setidaknya 1,7 juta pekerjaan baru diyakini akan tercipta, sebagian besar di sektor energi terbarukan. Ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Sebanyak 91% dari pekerjaan tersebut masuk dalam kategori green jobs, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam merespon tantangan krisis iklim global.
“RUPTL adalah jalan tengah antara kebutuhan energi dan tanggung jawab lingkungan. Ini energi yang memberdayakan, bukan mengeksploitasi,” tegas Bahlil.
Salah satu bab terpenting dari RUPTL ini adalah program Listrik Desa, yang menargetkan elektrifikasi bagi 780 ribu rumah tangga di wilayah 3T. Kehadiran listrik di wilayah-wilayah ini diharapkan dapat membuka akses terhadap ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, dan mendongkrak produktivitas masyarakat desa secara signifikan.
Di sisi eksekutor, PLN menyatakan kesiapan penuh. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut RUPTL ini sebagai momentum besar transformasi, tidak hanya di tubuh PLN, tetapi juga dalam pola pembangunan nasional.
“Kami melihat RUPTL ini sebagai agenda transformasi sosial. Melalui listrik, kita membuka jalan untuk pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, hingga pengentasan kemiskinan,” kata Darmawan.
Darmawan menegaskan bahwa PLN kini tak hanya berbicara soal kWh, tapi soal keberpihakan. PLN menjadi jembatan antara target Net Zero Emissions dan keadilan sosial. RUPTL 2025–2034 pun berdiri sebagai dokumen strategis yang menjanjikan masa depan energi Indonesia yang tidak hanya cukup, tapi juga adil, bersih, dan inklusif.
