Halontb.com – Ironis, event balap motor kelas dunia, MotoGP, kembali digelar di Mandalika dengan gegap gempita, namun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat justru terang-terangan mengaku tak sanggup membayar hosting fee.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB, Lalu Moh Faozal, blak-blakan menyebut daerah tidak punya uang sepeser pun untuk menutup biaya yang ditagihkan pemegang hak komersial, Dorna Sports.
“Mau gotong royong sama siapa? Daerah nggak ada duitnya, nggak ada untuk bayar hosting fee,” ucap Faozal kepada wartawan di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (20/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu sontak menggelitik publik. Bagaimana tidak, Mandalika kerap digadang-gadang sebagai kebanggaan nasional, bahkan jadi wajah Indonesia di mata dunia. Namun, ketika bicara soal biaya, Pemprov NTB justru hanya berani “nebeng” pada Mandalika Grand Prix Association (MGPA).
Faozal menegaskan, pemerintah daerah sebatas bisa membantu promosi dan persiapan acara. Selebihnya, untuk urusan uang miliaran rupiah sebagai hosting fee, Pemprov memilih cuci tangan.
“Kalau untuk promosi dan persiapan kegiatan, kita usahakan. Tapi hosting fee itu bukan urusan kita. Itu urusan MGPA,” tegasnya.
Padahal, dalam berbagai kesempatan, MotoGP Mandalika selalu dipoles sebagai proyek prestisius yang akan mendongkrak ekonomi NTB. Namun kini, wajah kemewahan itu justru kontras dengan pengakuan Pemprov yang tak kuasa menanggung beban biaya.
Lebih getir lagi, Faozal menutup harapan masyarakat terkait tiket gratis bagi ASN, pelajar, atau warga seperti tahun-tahun sebelumnya. “Tidak pernah ada yang gratis. Semua bayar. Paling kalau diskon iya,” sindirnya.
Pernyataan ini seolah menampar publik NTB yang selama ini diajak bangga dengan gelaran MotoGP, tetapi ketika bicara manfaat langsung, pemerintah justru melepas tangan.
Kontras ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Mandalika hanya menjadi etalase mewah bagi investor dan pusat, sementara daerah hanya kebagian repot dan berfoto di panggung?
Sebuah drama “balapan dunia” yang ternyata harus ditopang dengan pengakuan sederhana, Pemprov NTB memang belum sanggup membayar harga kemewahan itu.
