Massa aksi memperingatkan agar birokrasi tidak terjebak dalam “politik sandera” mantan penguasa lama.
HALO NTB — LOMBOK BARAT, Tensi politik di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memuncak pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat mantan Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen mahasiswa menggelar demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Lobar, Selasa (27/10/2026).
Mereka mendesak Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha untuk segera melakukan pemutihan atau bersih-bersih di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disinyalir masih menjadi sarang kroni rezim sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi yang melibatkan elemen seperti FBI, CIC, LMRI, GAD NTB, AMPES, dan JANGKAR LOMBOK ini menuntut agar Hj. Nurul Adha tidak ragu merotasi pejabat yang memiliki rekam jejak buruk dan terindikasi korupsi.
Ketua FBI, Sahban, dalam orasinya menyebutkan bahwa pembersihan birokrasi adalah syarat mutlak agar pemerintahan Lobar dapat berjalan sehat. Ia menyoroti tiga OPD vital yang dinilai masih dikuasai jaringan lama, yakni RSUD Tripat, Dinas PUPR, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Di RSUD Tripat, Dewan Pengawas dan Wakil Direktur yang merupakan adik kandung LAZ harus diganti. Di Bapenda, terjadi indikasi pemerasan masyarakat lewat pajak galian C yang tidak jelas. Sementara PUPR kondisinya kacau balau,” tegas Syahban di hadapan massa.
Tidak hanya itu, aliansi ini juga menolak keras pencalonan H. Fauzan Husniadi sebagai Sekda Lobar. Sahban membeberkan rekam jejak Fauzan yang dinilai bermasalah terkait penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Padang Reak, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, yang diduga merupakan aset daerah yang dialihkan secara ilegal.
“Jika pejabat bermasalah ini dipertahankan, publik akan curiga Bu Wabup sudah terjebak dalam politik sandera kroni-kroni LAZ. Jangan sampai Lobar tidak berdaya,” ancamnya.
Situasi aksi sempat memanas ketika massa mencoba mendobrak gerbang kantor bupati untuk menemui Hj. Nurul Adha. Namun, harapan tersebut kandas karena sang Wabup dikabarkan tidak berada di tempat.
Kekecewaan ini meledak dalam orasi emosional yang disampaikan perwakilan massa, Daud Azhari. Ia menyentil keras kepemimpinan Wabup UNA yang dinilai lamban menindak oknum bermasalah.
“Bagaimana kami bisa percaya? Kenapa Dewas RSUD masih dipertahankan masih sampai sekarang menjabat sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit? Ibu Wabup, jangan takut! Pecat orang-orang yang itu,” teriak Daud yang disambut gemuruh massa.
Daud menegaskan bahwa masyarakat Lobar bukan pencuri dan tidak bisa diintimidasi. Ia meminta agar meritokrasi ditegakkan dan mengimbau agar KPK yang diduga sedang memantau situasi untuk tidak ragu menambah jumlah tersangka jika ditemukan bukti baru.
“Kami hanya meminta Ibu benahi Lobar. Kalau kata Presiden, kalau bisa dibuang ke planet lain, ya bumi hanguskan saja kroni-kroni ini,” tambah Daud.
Meskipun diwarnai aksi dorong-dorongan dengan petugas keamanan di gerbang masuk, situasi berhasil diredam berkat pendekatan persuasif yang dilakukan Kapolres Lobar AKBP Mellysa Amalia. Kapolres turun langsung ke tengah massa, mendengarkan aspirasi, dan memastikan saluran komunikasi dengan pemerintah tetap terbuka.
Puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga tidak menggunakan tindakan represif, melainkan mengawal jalannya demokrasi dengan tertib.
Aksi yang awalnya berpotensi anarkis ini berakhir dengan suasana yang tak terduga. Kapolres AKBP Mellysa Amalia mengajak perwakilan massa dan petugas untuk duduk bersama menyantap nasi bungkus di halaman kantor bupati. Momen “makan bersama” ini menjadi simbol bahwa penyampaian aspirasi di Lobar tetap mengedepankan persaudaraan dan kedamaian, meskipun tuntutan politik belum sepenuhnya terjawab hari ini.
Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyepakati akan terus mengawal kinerja Wabup UNA hingga terjadi perubahan signifikan dalam struktur birokrasi Lobar.
