MATARAM, Halontb.com – Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank NTB Syariah tengah membangun paradigma baru dalam tata kelola pekerja migran. Jika selama ini keberhasilan PMI lebih sering diukur dari besarnya remitansi yang dikirim ke kampung halaman, kini orientasi itu mulai bergeser pada penciptaan aset produktif yang mampu mengangkat kesejahteraan keluarga secara permanen.
Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan strategis di Kantor KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (24/7/2026), yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB, Bank NTB Syariah, BP3MI, APJATI, jajaran diplomatik Indonesia serta perusahaan-perusahaan besar pengguna tenaga kerja asal Indonesia.
Bank NTB Syariah menjadi salah satu aktor utama dalam agenda tersebut melalui penyusunan skema pembiayaan syariah yang dirancang khusus bagi calon PMI maupun PMI aktif asal NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Nazaruddin bersama Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan membawa misi besar agar penghasilan pekerja migran selama berada di Malaysia tidak habis untuk konsumsi semata, tetapi dapat dikonversi menjadi investasi yang memberikan manfaat jangka panjang.
Konsep yang dibangun cukup sederhana namun memiliki dampak besar.
Selama bekerja di Malaysia, PMI diarahkan memanfaatkan layanan pembiayaan Bank NTB Syariah untuk membeli rumah, lahan produktif maupun mengembangkan usaha keluarga di kampung halaman.
Dengan dukungan subsidi dari Pemerintah Provinsi NTB, pembiayaan tersebut diharapkan menjadi lebih mudah diakses sehingga para pekerja migran tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan mengatakan bahwa gagasan tersebut lahir dari arahan langsung Gubernur NTB yang menginginkan perubahan nyata terhadap kondisi ekonomi keluarga pekerja migran.
Selama ini banyak PMI yang telah menghabiskan usia produktif bekerja di luar negeri, namun ketika kembali ke daerah belum memiliki aset yang dapat menopang kehidupan mereka.
Kondisi tersebut menjadi ironi mengingat NTB merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 70 persen pekerja migrannya berada di Malaysia.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa keberangkatan masyarakat bekerja ke luar negeri benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar sumber penghasilan sesaat.
Dalam forum tersebut, manajemen SD Guthrie dan FELDA Plantation juga menyambut positif inisiatif Bank NTB Syariah dan Pemerintah Provinsi NTB.
Pembahasan diarahkan pada sinkronisasi regulasi, perlindungan data pekerja, hingga kepatuhan perusahaan agar implementasi pembiayaan dapat berjalan aman dan sesuai ketentuan.
Apabila terealisasi, skema ini berpotensi menjadi model nasional dalam perlindungan ekonomi pekerja migran. Bukan hanya melindungi mereka selama bekerja di luar negeri, tetapi juga memastikan setiap tetes keringat yang dihasilkan berubah menjadi rumah, tanah, usaha, dan masa depan yang lebih baik bagi keluarga di Nusa Tenggara Barat.
Editor : Reza
