LOMBOK BARAT, Halontb.com – Momentum Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat dinilai menjadi titik balik bagi ekosistem pers di daerah tersebut. Merespons situasi tersebut, puluhan wartawan dan pemilik media lokal sepakat membentuk Forum Media Lombok Barat (FORMAL), sebuah wadah baru yang bertujuan mengakhiri praktik politik pengkotakan media dan memastikan akses informasi yang setara bagi seluruh insan pers.
Pembentukan forum ini secara resmi dikukuhkan melalui musyawarah yang berlangsung di Kedai Ranger, Lombok Barat, pada Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, para peserta secara aklamasi menetapkan Muhammad Hamdani sebagai Ketua FORMAL untuk periode 2026–2029. Ia akan didampingi oleh Alhadi Muiz (Wakil Ketua), Nurdin (Sekretaris), dan Fitriah (Bendahara).
Baca juga: Sehari Sebelum OTT KPK, NasDem Terima LKPJ APBD 2025: KNPI Lobar Desak Penjelasan Terbuka
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kelahiran FORMAL tidak lepas dari kegelisahan panjang kalangan jurnalis terhadap pola hubungan antara pemerintah daerah dan media massa. Selama ini, kerap muncul persepsi adanya perlakuan berbedaatau pilih kasih terhadap media tertentu dalam hal akses informasi maupun kerja sama publikasi.
Muhammad Hamdani, Ketua terpilih FORMAL, menegaskan bahwa organisasi ini lahir bukan untuk menciptakan konfrontasi, melainkan untuk menyatukan kekuatan pers demi profesionalisme.
“FORMAL tidak lahir untuk mencari lawan. Kami lahir untuk menyatukan media, memperjuangkan profesionalisme, dan memastikan seluruh insan pers memiliki ruang yang sama dalam menjalankan fungsi jurnalistik,” ujar Hamdani usai terpilih.
Baca juga: Harumkan Nama NTB, Tiga Siswa MAN Lombok Barat Raih Medali di Masmirah Championship 2026
Ia menekankan bahwa pers merupakan pilar demokrasi yang harus diperlakukan secara setara. Kemitraan dengan pemerintah, menurutnya, harus dibangun di atas fondasi keterbukaan dan kualitas karya jurnalistik, bukan berdasarkan kedekatan personal atau relasi eksklusif.
“Sudah saatnya kita meninggalkan pola-pola yang berpotensi menimbulkan kesan eksklusivitas. Pemerintah adalah milik seluruh masyarakat, sehingga akses informasi publik juga harus terbuka bagi seluruh media yang bekerja secara profesional,” tambah Hamdani.
Baca juga: Wakil Bupati Lombok Barat Tinjau MTs Nujumul Huda Terbakar, Pemda Siapkan Bantuan Rehabilitasi
Nama FORMAL dipilih sebagai akronim dari Forum Media Lombok Barat, namun juga membawa nilai filosofis yang ingin dijunjung tinggi oleh organisasi ini: Profesional, Objektif, Responsif, Mandiri, Akuntabel, dan Loyal kepada kepentingan masyarakat.
Melalui nilai-nilai tersebut, FORMAL berkomitmen untuk memperkuat kapasitas anggotanya, menegakkan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, dan membangun kolaborasi sehat tidak hanya dengan eksekutif, tetapi juga dengan DPRD, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan elemen masyarakat lainnya.
Baca juga: Harumkan Nama NTB, Tiga Siswa MAN Lombok Barat Raih Medali di Masmirah Championship 2026
Para pendiri FORMAL memandang momen pasca-OTT KPK sebagai kesempatan emas untuk mereset hubungan antara pemangku kebijakan danFourth Estate (pers). Mereka berharap tata kelola pemerintahan yang baik ke depan dapat berjalan seiring dengan transparansi informasi.
“Dengan kepengurusan baru periode 2026–2029, FORMAL membawa harapan agar tidak ada lagi sekat yang memisahkan insan pers. Yang dikedepankan adalah integritas dan kepentingan publik, karena pers yang kuat akan melahirkan demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang lebih akuntabel,” tutup Hamdani.
FORMAL telah menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat guna merumuskan mekanisme keterbukaan informasi yang lebih inklusif dan transparan.
