HALO NTB — LOMBOK TIMUR, Kembalinya PT Bank NTB Syariah dalam program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya memperluas akses pembiayaan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Setelah delapan tahun tidak menyalurkan KUR, bank daerah tersebut kembali memperoleh kepercayaan untuk menjalankan program pembiayaan sejak Juli 2026 dengan kuota sekitar Rp40 miliar.
Kesempatan ini sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh akses permodalan melalui lembaga keuangan formal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen tersebut mengemuka dalam kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, PT Bank NTB Syariah, dan PT BPR NTB Perseroda yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemasaran serta penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Jumat (30/10/2026).
Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan kesiapan pihaknya mendukung program pemerintah daerah dalam memperluas pembiayaan bagi masyarakat.
Menurutnya, Lombok Timur memiliki posisi strategis bagi Bank NTB Syariah. Kabupaten tersebut saat ini menjadi pemegang saham terbesar ketiga dan diharapkan ke depan dapat meningkat menjadi pemegang saham terbesar kedua.
Untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan, Bank NTB Syariah mengandalkan jaringan kantor cabang Selong dan Masbagik.
Tidak hanya menyasar pelaku UMKM, kuota KUR sekitar Rp40 miliar tersebut juga mencakup pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bahkan, untuk memperluas penyerapan KUR bagi calon pekerja migran, Bank NTB Syariah telah menyiapkan sejumlah mekanisme kerja sama, termasuk dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memberangkatkan peserta untuk bekerja ke Jepang.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan tidak hanya diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan atau usaha konvensional, tetapi juga mulai menjangkau kebutuhan pembiayaan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kesempatan kerja.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya memperkuat keterlibatan lembaga keuangan daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, meminta agar penyaluran pembiayaan UMKM terus meningkat. Ia juga menaruh perhatian pada sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dukungan modal untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
Pemerintah daerah bahkan berharap subsidi bunga kredit dapat ditingkatkan pada 2027 agar jangkauan program semakin luas.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menyampaikan kesiapan menjalankan program pembiayaan tersebut. Ia berharap penyaluran KUR dapat dilaksanakan dalam dua bulan ke depan sekaligus mengoptimalkan penyerapan subsidi bunga KUR di Lombok Timur.
Kerja sama ini menjadi bagian dari Program Lotim Berkembang melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), khususnya program Lombok Timur Berantas Rentenir.
Program tersebut memberikan fasilitas kredit tanpa bunga melalui subsidi bunga KUR untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa terbebani bunga pinjaman.
Namun, besarnya kuota pembiayaan tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kemampuan perbankan dalam mempercepat proses penyaluran, memperluas jangkauan penerima, serta memastikan pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif menjadi hal yang tidak kalah penting.
Bagi Lombok Timur, momentum kembalinya Bank NTB Syariah dalam penyaluran KUR harus menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara perbankan daerah dan pelaku ekonomi masyarakat.
Jika penyaluran berjalan efektif dan tepat sasaran, fasilitas tersebut berpotensi menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan usaha kecil, penguatan sektor produktif, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
