Home / NTB

Pemangkasan Dana Desa Berdampak Signifikan di Lombok Barat, Program Pembangunan dan Honor Lembaga Tertekan

- Wartawan

Kamis, 15 Januari 2026 - 08:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Desa Sembung H. Ali Abdul Syahid saat memberikan keterangan terkait dampak pemangkasan Dana Desa di ruang kerjanya.(Foto: Istimewa)

Kepala Desa Sembung H. Ali Abdul Syahid saat memberikan keterangan terkait dampak pemangkasan Dana Desa di ruang kerjanya.(Foto: Istimewa)

Halontb.com– Kebijakan pemangkasan pagu Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya secara signifikan oleh desa-desa di Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah program pembangunan terhambat, sementara honor berbagai unsur pelayanan masyarakat mengalami penurunan drastis.

Kepala Desa Sembung, Kecamatan Narmada, H. Ali Abdul Syahid, mengungkapkan bahwa pemangkasan Dana Desa telah menimbulkan kebingungan di tingkat pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan perencanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

“Pada tahun-tahun sebelumnya, setiap desa di Lombok Barat menerima Dana Desa sekitar Rp1,2 miliar. Namun saat ini pagu tersebut turun drastis, rata-rata hanya sekitar Rp367 juta. Penurunan ini sangat signifikan dan berdampak langsung pada program desa,” ujrnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (15/1/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran tersebut, banyak program yang telah direncanakan, baik fisik maupun nonfisik, tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan, visi dan misi kepala desa yang telah disusun melalui musyawarah desa terancam tidak dapat direalisasikan.

“Secara jujur harus kami sampaikan, visi dan misi kepala desa sulit dijalankan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Percuma kita menyusun perencanaan jika dana yang tersedia tidak mencukupi,” tegasnya.

Dampak pemangkasan Dana Desa juga dirasakan langsung oleh para penerima honor di desa. H. Ali menyebutkan, honor guru PAUD, guru ngaji, RT, hingga perangkat kewilayahan mengalami penurunan signifikan.

“Di Desa Sembung, honor guru PAUD yang sebelumnya Rp250 ribu per bulan kini hanya Rp100 ribu. Penurunannya hampir mencapai 75 persen. Hal yang sama juga terjadi pada honor guru ngaji, penghulu desa, dan penghulu dusun,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial dan semangat para pelayan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan siap bertanggung jawab sebagai kepala desa dan terus memberikan pemahaman kepada seluruh lembaga desa terkait situasi dan regulasi yang berlaku.

Selain berdampak pada honorarium, pemangkasan Dana Desa juga mengancam kelanjutan sejumlah proyek pembangunan fisik yang telah direncanakan secara multi-years. Di Kecamatan Narmada, setidaknya terdapat beberapa desa seperti Desa Selat, Gerimax Indah, dan Sembung yang tengah membangun fasilitas serbaguna.

Di Desa Sembung sendiri, pembangunan lapangan futsal yang telah berjalan selama dua tahun dengan alokasi sekitar Rp150 juta per tahun terancam tidak rampung sesuai rencana. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proyek tersebut membutuhkan dana hampir Rp1 miliar dan diperkirakan baru dapat diselesaikan setelah 2028.

“Dengan kondisi dana yang sangat terbatas saat ini, sangat sulit bagi kami melanjutkan pembangunan sesuai target. Ini yang kami khawatirkan ke depan,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada, H. Ali berharap adanya dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membantu desa-desa menghadapi dampak pemangkasan Dana Desa.

“Kami berharap Pemkab Lombok Barat dapat berkolaborasi dengan program-program yang ada untuk membantu menutup kekurangan akibat pemangkasan Dana Desa ini. Kalau pun belum bisa tahun ini, kami berharap ada solusi bertahap ke depan,” katanya.

Ia juga menyambut baik visi dan misi Bupati Lombok Barat terkait program bantuan Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun. Program tersebut dinilai sangat dinantikan oleh seluruh kepala desa sebagai penyangga atas berkurangnya Dana Desa dari pemerintah pusat.

“Program satu miliar per desa itu sangat kami tunggu. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi nyata untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru