Halontb.com – Bank NTB Syariah kian menguatkan posisinya sebagai bank daerah pengelola pembiayaan aparatur sipil negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat, menyusul kerja sama pelimpahan pembiayaan PNS dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Kerja sama tersebut mencakup pengalihan portofolio pembiayaan PNS senilai sekitar Rp200 miliar, yang sebelumnya dikelola BPD Bali. Pelimpahan ini merupakan dampak langsung dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa SIPD mengubah mekanisme pengelolaan gaji ASN dan pemotongan kewajiban pinjaman.
“Dengan SIPD, seluruh gaji harus masuk ke rekening pegawai terlebih dahulu, baru kemudian dipotong untuk kewajiban. Artinya, bank yang tidak mengelola rekening gaji tidak lagi memiliki kontrol terhadap cash flow nasabah,” ujar Nazaruddin.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pembiayaan ASN daerah menjadi tidak lagi manageable bagi bank yang tidak mengelola rekening gaji. Hal ini mendorong BPD Bali melakukan evaluasi risiko dan menghentikan penyaluran pembiayaan baru dalam setahun terakhir.
“Nilainya saat ini sekitar Rp200 miliar. Sebenarnya dulu lebih besar, bisa mencapai Rp300 hingga Rp400 miliar. Namun, dalam setahun terakhir mereka sudah tidak lagi menyalurkan pembiayaan baru karena menyadari risiko ke depan,” katanya.
Kesepakatan pengalihan pembiayaan ini ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Nazaruddin dan Direktur Kredit PT BPD Bali Made Lestara Widiatmika di Denpasar, Senin (15/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran kedua bank, di antaranya Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer (KRK) BPD Bali I Gede Sukanada, Kepala BPD Bali Cabang Mataram Anak Agung Ngurah Aryadiputra, serta GM Divisi KSM Bank NTB Syariah Andreas Mauludy.
Nazaruddin menilai, penguasaan arus kas nasabah menjadi kunci utama dalam pembiayaan ASN daerah. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah dinilai paling relevan untuk mengelola pembiayaan PNS di NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau tidak menguasai cash flow, maka pembiayaan hanya bergantung pada itikad baik nasabah. Itu tentu berisiko. Karena itu, pelimpahan ini menjadi langkah yang rasional dan patuh terhadap prinsip manajemen risiko,” ujarnya.
Saat ini, Bank NTB Syariah masih menguasai kurang dari separuh pangsa pembiayaan PNS daerah di NTB. Nazaruddin berharap, kerja sama dengan BPD Bali dapat menjadi pemicu perubahan kebijakan di perbankan lain.
“Kami melihat ini sebagai bola salju pertama. Ke depan, bank-bank yang tidak menguasai cash flow ASN daerah semestinya akan mengambil langkah yang sama, karena secara filosofi kredit sudah tidak sesuai,” ucapnya.
Di tengah penguatan peran tersebut, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk tetap menumbuhkan pembiayaan produktif.
“Ini bukan soal meninggalkan pembiayaan produktif, tetapi menjaga pasar yang memang menjadi tanggung jawab kami sebagai bank daerah,” ujar Nazaruddin.
