Halontb.com – Berita yang menyudutkan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sekaligus calon Wakil Gubernur NTB, H. W. Musyafirin, jelas kurang tepat jika dilihat dari perspektif yang lebih mendalam dan berbasis fakta. Tuduhan bahwa kebijakan di KSB tidak sejalan dengan program provinsi NTB dan bahwa Musyafirin gagal mendukung program Gubernur layak dibantah. Berikut ini adalah fakta yang sebenarnya menunjukkan bahwa KSB dan Bupati Musyafirin justru berhasil di banyak aspek, bahkan menjadi model yang layak ditiru oleh daerah lain.
1. Sukses Menekan Angka Putus Sekolah di KSB: Fokus pada Pendidikan Dasar yang Tepat
Salah satu kritik yang dilontarkan terhadap Bupati KSB adalah klaim bahwa prestasinya dalam menekan angka putus sekolah di jenjang SD dan SMP tidak sebanding dengan program beasiswa yang dijalankan oleh provinsi. Namun, narasi ini terkesan tidak memahami pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi. Sebagaimana diatur dalam undang-undang otonomi daerah, pendidikan dasar (SD dan SMP) memang menjadi tanggung jawab kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberhasilan Bupati Musyafirin dalam menekan angka putus sekolah hingga mendekati nol di KSB adalah capaian luar biasa yang justru menunjukkan betapa efektifnya kebijakan lokal yang diterapkan. Dengan fokus yang kuat pada pendidikan dasar, Musyafirin telah menciptakan fondasi yang kokoh bagi pendidikan di KSB, yang mana seharusnya diapresiasi sebagai bagian integral dari pembangunan SDM.
2. Kritik Terhadap Program Beasiswa Provinsi: Relevan dan Tepat Sasaran
Kritik Musyafirin terhadap program beasiswa ke luar negeri yang digagas provinsi juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Musyafirin tidak pernah menolak pentingnya pendidikan tinggi, tetapi ia menyoroti ketimpangan yang ada: bagaimana mungkin kita fokus pada beasiswa S1 atau S2 ketika masalah pendidikan dasar belum tuntas? Ini bukan berarti menolak program provinsi, melainkan sebuah ajakan untuk menyeimbangkan prioritas kebijakan agar setiap lapisan pendidikan mendapat perhatian yang adil.
Musyafirin memahami bahwa pendidikan tinggi memang penting untuk meningkatkan IPM, tetapi jika masalah putus sekolah di level dasar tidak terselesaikan, maka kesenjangan pendidikan akan terus berlanjut. Kebijakan lokal yang ia terapkan di KSB membuktikan bahwa memperbaiki pendidikan dasar adalah langkah pertama yang penting sebelum melangkah lebih jauh.
3. Dana CSR dan Keberhasilan Ekonomi Lokal KSB
Tuduhan bahwa CSR perusahaan tambang di KSB tidak termanfaatkan dengan baik juga tidak sepenuhnya benar. Musyafirin telah berulang kali memaksimalkan potensi dana CSR untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia lokal. Meski mungkin tidak seluruhnya tampak langsung, namun dampaknya terlihat dalam banyak sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan di KSB.
Jika dibandingkan dengan program provinsi, kebijakan lokal di KSB yang berfokus pada kebutuhan riil masyarakat seharusnya dipandang sebagai langkah strategis, bukan pengabaian terhadap arahan provinsi. Pemerintah daerah di KSB telah memaksimalkan potensi daerah, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal yang berbeda dengan wilayah lain di NTB.
4. Dukungan terhadap UMKM dan Industrialisasi di KSB
Narasi yang menyebut bahwa KSB tidak mendukung industrialisasi atau program UMKM provinsi juga tidak sepenuhnya akurat. KSB, di bawah kepemimpinan Musyafirin, telah mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai inisiatif lokal, meskipun mungkin pendekatannya berbeda dengan provinsi. Pemerintah daerah di KSB berfokus pada penguatan ekonomi lokal, terutama melalui sektor pertambangan dan pariwisata, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah tersebut.
Musyafirin tidak pernah menolak program industrialisasi, namun ia menyesuaikannya dengan kebutuhan dan potensi lokal. Program industrialisasi yang diterapkan provinsi tidak selalu relevan dengan kondisi di KSB, yang fokus pada pengembangan industri berbasis sumber daya lokal seperti pertambangan dan energi.
5. Kolaborasi Lebih Baik daripada Perseteruan
Dalam konteks politik, perbedaan pendekatan antara provinsi dan kabupaten sering kali disalahartikan sebagai bentuk penolakan atau friksi. Padahal, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan prioritas yang berbeda. KSB, sebagai daerah dengan sumber daya alam yang besar, membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik untuk mengelola potensinya.
Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten harus ditekankan sebagai solusi bersama untuk kemajuan NTB, bukan justru menciptakan perseteruan yang kontraproduktif. Bupati Musyafirin, dengan pengalaman dan rekam jejaknya yang sudah terbukti, tidak sepatutnya diposisikan sebagai penghalang sukses provinsi. Sebaliknya, prestasinya di KSB menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan kebijakan yang efektif dan relevan di tingkat lokal.
Kesimpulan: Bupati KSB, H.W. Musyafirin, Layak Diapresiasi
Dengan melihat fakta-fakta di atas, jelas bahwa tuduhan kegagalan terhadap Bupati KSB dan calon Wakil Gubernur NTB, H.W. Musyafirin, tidak beralasan. Ia telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan sukses di tingkat lokal, terutama dalam bidang pendidikan dasar dan pengelolaan sumber daya lokal. Setiap level pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda, dan keberhasilan di KSB seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah lain, bukan justru digunakan sebagai alat untuk menyudutkannya.
Kolaborasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten adalah kunci untuk memajukan NTB secara keseluruhan. Musyafirin telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh di KSB, dan ia layak untuk diberikan kesempatan lebih luas dalam memajukan NTB sebagai calon Wakil Gubernur.
