Home / NTB

PJU Rp17,8 Miliar Terang di Lapangan, DPRD NTB Minta Semua Proses Dibuka

- Wartawan

Jumat, 23 Januari 2026 - 14:31 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Pulau Sumbawa tampak berfungsi optimal, mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada malam hari.(Foto: Istimewa)

Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Pulau Sumbawa tampak berfungsi optimal, mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada malam hari.(Foto: Istimewa)

MATARAM — Halontb.com – Lampu penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan Provinsi NTB kini telah menyala. Namun di balik terang lampu tersebut, proyek PJU senilai Rp17,8 miliar masih menyisakan pertanyaan publik. Dinas Perhubungan Provinsi NTB menegaskan proyek ini sah secara hukum dan teknis, sementara Komisi IV DPRD NTB menuntut keterbukaan menyeluruh agar polemik tidak berubah menjadi krisis kepercayaan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub NTB, Chairy Chalidyanto, menyatakan pemasangan PJU berangkat dari kewajiban negara dalam menjamin keselamatan pengguna jalan.

“Undang-undang jelas memerintahkan pemerintah daerah menyediakan perlengkapan keselamatan jalan. PJU adalah bagian dari itu. Jadi ini bukan proyek dadakan,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengakui bahwa kebutuhan keselamatan jalan di NTB selama ini belum sepenuhnya terjawab. Selain PJU, masih banyak fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat, namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas.

Prioritas Mandalika hingga Sumbawa

Dalam pelaksanaannya, Dishub NTB menerapkan skema dua tahap. Tahap awal melalui pergeseran anggaran dialokasikan sekitar Rp7,6 miliar. Dari total rencana 187 titik, Dishub mengeksekusi 100 titik lebih dulu berdasarkan prioritas kawasan strategis, termasuk jalur menuju Sirkuit Mandalika.

Tahap kedua dilanjutkan melalui APBD Perubahan dengan tambahan anggaran Rp10,8 miliar. Anggaran ini digunakan untuk memasang 260 titik baru, ditambah sisa 87 titik tahap awal, sehingga total mencapai 347 titik.

“PJU tersebar di 13 ruas jalan. Satu ruas di tahap awal, sisanya 12 ruas di tahap perubahan, meliputi Lombok dan Sumbawa,” jelas Chairy.

Pengadaan E-Katalog dan Klaim Rampung

Chairy menegaskan pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Menurutnya, seluruh PJU telah terpasang dan berfungsi sejak akhir tahun lalu. “Di Lombok dan Sumbawa sudah menyala semua,” ujarnya.

Pernyataan ini sejalan dengan klarifikasi Kepala Dishub NTB Ervan Anwar, yang menegaskan proyek PJU tidak lepas dari mekanisme formal penganggaran.

“APBD murni maupun perubahan selalu dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Tidak ada proyek yang berjalan tanpa prosedur,” tegas Ervan.

Komisi IV DPRD NTB: Jangan Ada Titik Gelap

Meski demikian, Komisi IV DPRD NTB menilai penjelasan teknis belum cukup tanpa transparansi menyeluruh. Abdul Rahim menegaskan DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawal proyek agar tidak menyimpang di lapangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan. Jangan sampai direncanakan di titik A, dipasang di titik B. Harga, kualitas, dan spesifikasi harus sepadan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan data menjadi benteng utama melawan isu liar yang sempat berkembang di ruang percakapan informal. “Kalau semuanya jelas dan bisa dibuktikan, polemik selesai,” katanya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru