Lombok Barat, HaloNTB.com— Bencana infrastruktur kembali melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jalan amblas dan jembatan ambruk di Gubuk Aong, Dusun Lebah Suren Selatan, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, menyebabkan 99 Kepala Keluarga (KK) dengan sekitar 200 jiwa terisolir, serta ratusan anak tidak dapat bersekolah akibat terputusnya akses utama penghubung antarwilayah.
Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir, disertai debit air yang tinggi sehingga saluran pembuangan tidak mampu menampung aliran air. Kondisi tersebut mengakibatkan tanah di sekitar badan jalan dan jembatan mengalami pergerakan hingga akhirnya amblas dan runtuh.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga melumpuhkan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial, pendidikan, dan perekonomian warga berhenti total. Jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi tumpuan utama penghidupan masyarakat kini tidak dapat dilalui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat, khususnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota DPRD Lombok Barat dari Fraksi PKB, Hendra Harianto, menegaskan bahwa persoalan ini merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani secara komprehensif.
“Jalan amblas dan jembatan ambruk di Gubuk Aung ini adalah akses utama warga Dusun Lebah Suren Selatan. Dampaknya sangat besar. Sebanyak 99 KK dengan sekitar 200 jiwa terisolir, aktivitas ekonomi lumpuh total, dan ratusan anak tidak bisa berangkat ke sekolah,” tegasnya kepada Halontb.com Senin (26/1/2026).
Menurutnya, lumpuhnya akses tersebut telah mematikan denyut kehidupan masyarakat. Warga tidak bisa menjalankan aktivitas harian, termasuk menjual hasil perkebunan seperti buah-buahan dan komoditas pertanian lain yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama.
“Kegiatan ekonomi masyarakat benar-benar terhenti. Hasil kebun tidak bisa keluar, kebutuhan pokok sulit masuk. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan cepat dan serius,” ujarnya.
Hendra juga mengapresiasi langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat yang telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan asesmen awal. Namun ia menegaskan, kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap peninjauan semata, melainkan harus diikuti dengan tindakan konkret dan terukur.
“Hari ini BPBD sudah turun ke lokasi. Kami dari DPRD Lombok Barat meminta agar persoalan ini mendapat atensi penuh. Jalan dan jembatan ini merupakan akses vital masyarakat, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas,” katanya.
Lebih lanjut, Legislator muda ini mendesak agar pemerintah daerah segera menyiapkan solusi darurat, minimal berupa jalan alternatif sementara, agar warga tidak terus terisolir dan aktivitas dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi dapat kembali berjalan.
“Minimal harus ada jalan alternatif. Jika masih memaksakan warga melewati jalur yang rusak, itu sangat berbahaya dan mengancam keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Hendra juga menyoroti keberadaan sejumlah rumah warga yang berada sangat dekat dengan titik longsor dan area pergerakan tanah. Ia menilai kondisi tersebut sangat rawan dan membutuhkan penanganan khusus demi menghindari jatuhnya korban jiwa.
“Ada beberapa KK yang rumahnya sangat dekat dengan lokasi longsor. Mereka harus segera diberikan alternatif, baik berupa relokasi sementara maupun pengamanan khusus, demi keselamatan bersama,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa jembatan yang ambruk merupakan penghubung utama Dusun Lebah Suren Selatan, sehingga perbaikannya tidak boleh ditunda dan harus masuk skala prioritas pembangunan darurat.
“Ini kami sampaikan secara resmi dari DPRD Lombok Barat. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dan harus menjadi prioritas utama,” pungkas Hendra.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan urgensi kesiapsiagaan infrastruktur di wilayah rawan bencana, sekaligus menuntut sinergi cepat antara pemerintah daerah, BPBD, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada langkah nyata pemerintah agar akses segera pulih, roda ekonomi kembali berputar, dan anak-anak dapat kembali menimba ilmu dengan aman dan penuh semangat
