Opini WTP ke 11, Gubernur NTB : Ini untuk Masyarakat 

- Wartawan

Jumat, 20 Mei 2022 - 13:31 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Dari sebelah kiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si ,Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah SE , Kepala perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB.

Foto : Dari sebelah kiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si ,Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah SE , Kepala perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB.

Halontb.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah SE, MSc mengapresiasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia  perwakilan NTB. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, laporan keuangan NTB tahun 2021 ini mempertahankan capaian kesebelas kali berturut turut sejak 2011. 

“Ini semua untuk masyarakat. Namun demikian catatan catatan yang ada akan terus diperbaiki oleh pemerintah dan stakeholder lain di tahun tahun berikutnya”, ujar Gubernur di gedung DPRD NTB jalan Udayana, Jumat (20/05/2022). 

Dijelaskannya, setiap daerah selalu memiliki catatan catatan tersendiri yang harus terus diperbaiki dalam setiap hasil pemeriksaan laporan keuangan WTP. Catatan – catatan tersebut akan terus diupayakan rapi dalam administrasi dan pelaporannya. Hal ini seperti dikatakan Gubernur terkait erat dengan distribusi anggaran yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Opini WTP tidak berarti tak ada catatan catatan dalam penilaian BPK yang menjadi masukan untuk perbaikan selama tenggang waktu yang diberikan sesuai aturan”, tambah Gubernur. 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPRD Soroti Ironi Kuripan: Jadi Penyangga, tapi Jalan Masih Tanah dan Puskesmas Tanpa Rawat Inap
Pengusaha Lokal Tersingkir dari Proyek Smelter: DPRD KSB Siap Gugat Ketimpangan Ekonomi di Tanah Sendiri
Atlet PON NTB Menanti Bonus yang Tak Kunjung Datang, DPRD: Jangan Permainkan Hak Mereka!
Skandal Keuangan RSUD Lombok Barat? DPRD Soroti Utang Besar di Tengah Pendapatan Rp 150 Miliar!
Megawati Lestari Diduga Melecehkan Masyarakat Sumbawa, Desakan Sanksi Meningkat
Kecelakaan Maut di Tambang AMNT: DPRD NTB Murka, Tuntut Penghentian Operasi dan Evaluasi Total!
RSUP NTB Terancam Krisis Keuangan, DPRD Bongkar Dugaan Permainan Anggaran dan Utang Fantastis
Sidang AKD DPRD KSB Memanas, Nama Aherudin Sidik Picu Penundaan Paripurna

Berita Terkait

Rabu, 22 Oktober 2025 - 12:36 WITA

Di Balik Nama Pembangunan: Dugaan Korupsi Lahan MXGP Samota Menganga

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:43 WITA

Istri Polisi Tersangka Pembunuhan, Tekanan Ekonomi Jadi Akar Tragedi Lembar

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:40 WITA

Dana Siluman Pokir: Ketika Uang Kembali, Tapi Keadilan Tak Pernah Datang

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:36 WITA

Kasus Brigadir Esco: Briptu RS dan 4 Tersangka Terancam Hukuman Berat Pasal 340 KUHP

Kamis, 16 Oktober 2025 - 10:53 WITA

Kuripan Berduka: Tubuh Roni Gantung Kaku, Pagi Bersuara Sunyi

Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:08 WITA

Vonis 8 Tahun untuk Rosiady Dinilai Janggal, Penasihat Hukum Ajukan Banding

Kamis, 9 Oktober 2025 - 06:27 WITA

Korupsi Kian Merajalela, Aliansi Pecinta Keadilan NTB Serukan Reformasi Moral bagi Aparat Hukum

Rabu, 8 Oktober 2025 - 08:40 WITA

Laporan Sudah Dua Bulan, Tersangka Masih Misterius: Polisi Tunggu Apa Lagi ?

Berita Terbaru