Home / NTB

Hearing Publik: PPS Desak Kemenhaj NTB Sanksi Tegas Travel Nakal Buntut Jamaah Umrah Terlantar

- Wartawan

Rabu, 1 April 2026 - 14:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan Perhimpunan Pemuda Sasak (PPS) saat menggelar audiensi dengan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB di Mataram.(Foto istimewa)

Perwakilan Perhimpunan Pemuda Sasak (PPS) saat menggelar audiensi dengan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB di Mataram.(Foto istimewa)

MATARAM Halontb.com – Perhimpunan Pemuda Sasak (PPS) mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menggelar audiensi terkait nasib puluhan jamaah umrah asal NTB yang sempat terlantar di Arab Saudi. Kedatangan massa yang dipimpin langsung oleh Presiden PPS, Taupik Hidayat, bertujuan menuntut kepastian kepulangan jamaah serta tindakan tegas terhadap agen perjalanan yang bertanggung jawab.

Dalam sesi hearing tersebut, Taupik menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh jamaah dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Ia mengapresiasi langkah cepat Kanwil Kementerian Haji NTB yang telah merespons aduan masyarakat dan melakukan langkah-langkah darurat.

“Alhamdulillah, Pak Kanwil sudah memanggil agen travel tersebut. Harapan kami jelas, jamaah dipulangkan terlebih dahulu. Setelah hak jamaah terpenuhi, baru pihak travel diproses dan dibina sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Taupik menambahkan, kasus ini harus menjadi evaluasi besar bagi pemerintah agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi travel yang bermasalah sebelum jatuh korban lebih banyak.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh NTB, H. Lalu M. Amin, S.H., menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi sejak isu ini mencuat di media sosial. Pihaknya telah melayangkan surat panggilan resmi kepada penyelenggara perjalanan tersebut untuk dimintai klarifikasi.

Data terkini menunjukkan sebanyak 41 jamaah yang sempat terlantar, dengan sebagian di antaranya telah berhasil kembali ke tanah air. Sementara itu, sekitar 30 jamaah lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis, 2 April 2026.

“Kami terus memprioritaskan keselamatan mereka. Setelah mereka tiba, kami akan melakukan konfirmasi langsung kepada para jamaah untuk mendapatkan kronologi yang valid,” jelas Lalu M. Amin.

Pemerintah menegaskan tidak akan segan mengambil langkah hukum terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) jika terbukti melakukan pelanggaran fatal. Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran administratif hingga tindakan ekstrem berupa pembekuan dan pencabutan izin operasional.

Sebagai upaya preventif di masa depan, Kanwil Kemenhaj NTB kembali mengingatkan masyarakat untuk memegang teguh prinsip “5 Pasti Umrah” sebelum mendaftar:

1. Pasti Travelnya (Memiliki izin resmi).
2. Pasti Tiketnya (Ada jadwal berangkat dan pulang).
3. Pasti Jadwalnya.
4. Pasti Hotelnya (Akomodasi resmi dan jelas).
5. Pasti Visanya.

“Kami berharap masyarakat lebih teliti dan tidak mudah tergiur harga murah tanpa legalitas yang jelas, agar insiden serupa tidak terulang kembali,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Sumber Berita : Taufik Natanagara

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru