Dana Haji Rp180 Triliun, BPKH Pastikan Likuiditas Aman dan Dikelola Secara Syariah

- Wartawan

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arief Mufraini, saat menyampaikan paparan dalam forum BPKH Connect di Mataram.(Foto.Istimewa)

Arief Mufraini, saat menyampaikan paparan dalam forum BPKH Connect di Mataram.(Foto.Istimewa)

MATARAM Halontb.com — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan seluruh dana haji yang dikelola dalam kondisi aman, likuid, dan sesuai prinsip syariah. Hingga Mei 2026, total dana kelolaan lembaga tersebut telah mencapai Rp180 triliun, yang ditempatkan pada berbagai instrumen investasi berbasis syariah dengan risiko terukur.

Penegasan itu disampaikan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, dalam forum BPKH Connect yang digelar di Mataram, Selasa (5/5/2026). Dalam forum tersebut, BPKH juga menekankan pentingnya transparansi dan literasi publik terkait pengelolaan dana haji.

“BPKH wajib menjaga aset likuid minimal dua kali dari total kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Ini untuk memastikan bahwa berapapun kebutuhan keberangkatan jemaah, dananya selalu siap,” ujar Arief di hadapan awak media.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arief menegaskan, dana setoran pokok milik jemaah tetap utuh dan tidak digunakan secara langsung. Pengelolaan dilakukan melalui investasi syariah, seperti sukuk dan instrumen perbankan syariah, yang menghasilkan nilai manfaat untuk menopang biaya penyelenggaraan haji.

Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan biaya yang dibayarkan jemaah tetap terjangkau, meskipun biaya riil pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi terus mengalami peningkatan.

“Nilai manfaat dari hasil investasi itulah yang digunakan untuk menjaga keseimbangan biaya haji, sehingga tidak memberatkan jemaah,” katanya.

BPKH menjelaskan bahwa hasil pengelolaan dana haji didistribusikan melalui tiga skema utama:

* Subsidi biaya haji (Bipih) untuk menekan kenaikan biaya yang harus dibayar jemaah
* Rekening virtual bagi jemaah dalam masa tunggu, sebagai tambahan nilai manfaat yang bisa dipantau
* Living cost, yakni uang saku yang diberikan kepada jemaah selama berada di Tanah Suci

Skema ini disebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan haji nasional.

Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH kini mengembangkan layanan berbasis aplikasi yang memungkinkan jemaah memantau langsung kondisi keuangan mereka. Melalui platform tersebut, jemaah dapat melihat saldo, nilai manfaat, hingga posisi antrean secara real-time.

“Kami ingin menghilangkan keraguan publik. Transparansi menjadi kunci, dan teknologi mempermudah jemaah untuk mengakses informasi secara langsung,” ujar Arief.

Forum BPKH Connect di Mataram juga menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keuangan haji di daerah. BPKH menilai media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Dengan penguatan tata kelola dan investasi syariah, BPKH optimistis dapat terus menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Sumber Berita : Taufik Nagata

Berita Terkait

NTB Kirim 20,7 Ton Telur ke NTT, Surplus Produksi Capai 5.890 Ton
Datangi Warga Desa Suka Damai, PLN Dompu Buka Ruang Dialog soal Layanan dan Keselamatan Listrik
Ada Pekerjaan di Balik Layar agar Listrik Tetap Andal, PLN Rawat Perangkat Komunikasi di Pringgabaya
PLN Perluas Energi Kebaikan di NTB, 42 Lansia Meci Angi Bima Jadi Penerima Manfaat Program Sosial
Perluas Manfaat di Luar Layanan Listrik, YBM PLN Salurkan Santunan untuk 200 Santri di Lombok Tengah
Light Up The Dream PLN, Dari Sambungan Listrik Gratis hingga Harapan Baru bagi Warga Prasejahtera di Lombok Tengah
Bank NTB Syariah Perluas Akses Keuangan Syariah di Lombok Barat, Layanan Digital Ikut Didorong
Dari Jakarta untuk NTB, Bank NTB Syariah Bidik Dana Murah demi Perluas Pembiayaan Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru