Pemprov NTB Gelar Pasar Murah di Lombok Barat, Kades Taman Ayu Berharap Program Terus Berlanjut

- Wartawan

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jajaran Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB bersama Pemerintah Desa Taman Ayu berfoto bersama di sela-sela kegiatan Gerakan Pangan Murah di Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat, Jumat (5/6/2026). (Foto: Istimewa)

Jajaran Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB bersama Pemerintah Desa Taman Ayu berfoto bersama di sela-sela kegiatan Gerakan Pangan Murah di Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat, Jumat (5/6/2026). (Foto: Istimewa)


Lombok Barat, Halontb.com
– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (5/6). Kegiatan ini menyasar wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem serta masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan bahwa pelaksanaan GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, termasuk di daerah-daerah pelosok. Kita harus memberikan pelayanan, terutama dalam penyediaan bahan pangan murah kepada masyarakat,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.343 keluarga di Taman Ayu menerima bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Menurut Mirza, program GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi daerah.

“GPM ini kita upayakan bersama. Jangan hanya mengandalkan Dinas Pertanian, tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk melakukan pengendalian inflasi agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa GPM akan terus dilaksanakan setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau.

Berdasarkan hasil pemantauan dan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kalau bulan ini satu titik, setiap bulan akan dilaksanakan GPM pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan harga. Dari pantauan kami dan berdasarkan data BPS, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi karena terjadi kelangkaan di hampir seluruh daerah di NTB,” jelasnya.

Program GPM juga difokuskan pada desa berdaya yang masuk kategori miskin ekstrem. Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah.

“Sasaran GPM banyak berada di desa berdaya dan fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambah Mirza.

Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, stabilitas harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan GPM ini diharapkan dapat menstabilkan harga-harga bahan pokok yang saat ini terus meningkat. Ini merupakan salah satu solusi dari Pemerintah Provinsi yang perlu terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai kehadiran GPM sangat membantu warga, terutama di tengah kelangkaan sejumlah komoditas penting seperti beras dan minyak goreng.

“Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Apalagi saat ini yang paling langka adalah minyak goreng dan beras, sehingga program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga kondisi ekonomi masyarakat semakin stabil,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Transformasi Digital PLN UIW NTB Kian Nyata, Pendampingan PLN Mobile di SPKLU Selong Tingkatkan Kenyamanan Pelanggan Kendaraan Listrik
Kepedulian yang Menguatkan Masa Depan, PLN UIW NTB Salurkan Bantuan Pendidikan bagi Anak Panti Asuhan sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Berkelanjutan
Listrik Andal Jadi Kunci Sukses Sport Tourism NTB, PLN UIW NTB Kawal Pocari Run Mandalika 2026 Tanpa Gangguan
PLN UIW NTB Hadirkan Energi Kepedulian, Srikandi PLN Bangun Mimpi Anak-Anak Panti Lewat Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan
Standar Pengamanan Objek Vital Nasional Makin Kuat, PLN UIW NTB Raih Gold Medal dan Pertegas Komitmen Jaga Keandalan Listrik
Edukasi Jadi Kunci Keandalan Listrik, PLN UIW NTB Perkuat Budaya Keselamatan Kelistrikan di Tengah Masyarakat Bima
Puluhan Personel Siaga 24 Jam, PLN UIW NTB Buktikan Profesionalisme Mengawal Agenda Presiden di Lombok
Keandalan Infrastruktur Kelistrikan PLN UIW NTB Kembali Teruji, Pengamanan Berlapis Disiapkan Demi Kelancaran Kunjungan Presiden di Bendungan Meninting

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:53 WITA

KPK Dalami Aliran Uang dan Cawe-Cawe Proyek, Semua Kadis di Lombok Barat Berpotensi Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 - 13:33 WITA

Polda NTB Bongkar Kasus Curanmor Honda Beat Street, Pelaku dan Penadah Ditangkap

Sabtu, 25 Juli 2026 - 00:18 WITA

KPK Geledah Dua Rumah Pribadi Bupati Nonaktif Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:52 WITA

KPK Segel Dua Mobil di Rumah Dinas Bupati Lombok Barat

Jumat, 24 Juli 2026 - 11:22 WITA

KPK Geledah Kantor Bupati, Rumah Dinas, hingga Dinas PUPRPKP Lombok Barat

Rabu, 22 Juli 2026 - 07:19 WITA

Akun Daily LAZ Menghilang Usai Bupati Lobar Jadi Tersangka KPK, KNPI NTB Minta Aliran Dana Kerja Sama Diusut

Senin, 20 Juli 2026 - 13:30 WITA

Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK Usai Nobar Final Piala Dunia, Ruang Kerja Disegel

Senin, 20 Juli 2026 - 12:53 WITA

KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat, 7 Orang Dibawa ke Jakarta

Berita Terbaru