Sumbawa Barat, Halontb.com – Ratusan personel gabungan dari Polda NTB dan Polres jajaran diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di kawasan Pelabuhan Poto Tano, Selasa (02/06/2026).
Pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik lainnya di Pulau Sumbawa, termasuk aksi yang digelar oleh Aliansi PPS Kabupaten Bima di wilayah Cabang Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa yang terus menyuarakan aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Massa aksi mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru tersebut dengan berbagai pertimbangan pembangunan, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan dalam orasinya, massa menyatakan akan terus menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut belum mendapatkan respons dari pemerintah.
Untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib, kepolisian melakukan pengamanan secara maksimal di lokasi aksi. Selain menjaga jalannya demonstrasi, aparat juga berupaya memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan normal.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K. menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjamin keamanan seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat umum.
“Aksi serupa tidak hanya berlangsung di Pelabuhan Poto Tano, tetapi juga di wilayah Kabupaten Bima. Untuk memastikan penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan kondusif, Polda NTB telah menyiapkan personel pengamanan di seluruh lokasi kegiatan,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran aparat kepolisian bukan untuk menghalangi atau membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, melainkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Kehadiran aparat kepolisian hanya untuk memastikan kegiatan unjuk rasa ini tidak mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat secara umum,” tegasnya.
Kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti pemblokiran jalan, penutupan akses transportasi, maupun aksi anarkis yang berpotensi menghambat aktivitas masyarakat.
Meski sempat terjadi ketegangan dan saling dorong antara sebagian massa dengan petugas di lapangan, situasi secara keseluruhan tetap dapat dikendalikan.
“Meski situasi sempat memanas, secara umum kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Tidak ada peristiwa menonjol yang mengganggu stabilitas keamanan,” kata Kombes Kholid.
Selain melakukan pengamanan selama aksi berlangsung, Polri juga terus membangun komunikasi dengan para koordinator lapangan dan tokoh-tokoh aksi sebagai langkah preventif untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Melalui pendekatan persuasif dan dialogis, kepolisian berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai ketentuan hukum, sehingga hak demokrasi tetap terjaga tanpa mengganggu keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.
