Home / NTB

Viral Dugaan Pungli Kasur di Kapal Lembar – Padang Bai, GAPASDAP Tak Beri Ampun: Oknum ABK Resmi Dipecat!

- Wartawan

Kamis, 30 April 2026 - 10:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua GAPASDAP Cabang Lembar, Firman Dandy, memberikan keterangan terkait dugaan praktik pungli di lintasan penyeberangan Lembar–Padang Bai.(Foto: Istimewa)

Ketua GAPASDAP Cabang Lembar, Firman Dandy, memberikan keterangan terkait dugaan praktik pungli di lintasan penyeberangan Lembar–Padang Bai.(Foto: Istimewa)

LOMBOK BARAT, Halontb.com— Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di jalur penyeberangan Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Padang Bai. Seorang oknum awak kapal dilaporkan memungut biaya hingga Rp50.000 per kasur kepada penumpang tanpa dasar aturan resmi, memicu reaksi publik dan perhatian serius dari pemangku kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, GAPASDAP memastikan bahwa praktik tersebut bukan kebijakan resmi operator, melainkan tindakan individu yang melanggar aturan.

Ketua GAPASDAP Cabang Lembar, Firman Dandy, menegaskan bahwa seluruh fasilitas di atas kapal penyeberangan pada prinsipnya diberikan secara cuma-cuma kepada penumpang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tidak ada kebijakan yang memperbolehkan penarikan biaya tambahan untuk fasilitas seperti tempat duduk, ruang istirahat, maupun kasur. Itu merupakan bagian dari layanan operator,” ujarnya, Kamis, (30/2).

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, pihak operator kapal telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum awak kapal (ABK) yang terlibat. GAPASDAP menilai langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan transportasi laut.

Firman menambahkan, koordinasi dengan pihak manajemen perusahaan pelayaran terus dilakukan guna memastikan standar pelayanan tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang.

GAPASDAP juga menegaskan bahwa sejumlah operator, termasuk PT Dharma Lautan Utama, telah menyediakan berbagai fasilitas penumpang tanpa pungutan tambahan. Layanan tersebut meliputi area duduk, ruang lesehan, ruang VIP, hingga fasilitas pengisian daya perangkat elektronik.

Namun, untuk layanan kantin kapal, penumpang tetap dikenakan biaya sesuai dengan harga makanan dan minuman yang berlaku.

Insiden ini disebut bukan yang pertama terjadi di lintasan strategis penghubung Nusa Tenggara Barat dan Bali tersebut. GAPASDAP mendorong peningkatan pengawasan di kawasan pelabuhan guna menutup celah praktik pungli, termasuk yang melibatkan pihak di luar kru kapal.

Asosiasi juga meminta keterlibatan aktif berbagai instansi seperti KSOP, BPTD, serta aparat kepolisian dalam menjaga sterilisasi area pelabuhan.

“Pengawasan terpadu menjadi kunci. Semua pihak harus memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang tetap terjaga,” tegas Firman.

Sebagai langkah preventif, seluruh pemangku kepentingan di kawasan Pelabuhan Lembar telah menyepakati komitmen bersama untuk memberantas segala bentuk pungutan tidak resmi. GAPASDAP juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kru kapal.

Upaya ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan laut, sekaligus memastikan jalur vital antarwilayah tersebut tetap profesional dan bebas dari praktik ilegal.

“Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Komitmen kami jelas, lintasan ini harus bersih dari pungli,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Sumber Berita : Taufik Nagata

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru