Halontb.com – Sejak awal Agustus 2025, Kantor Kejaksaan Tinggi NTB menjadi panggung utama drama politik terbesar tahun ini. Sepuluh anggota DPRD Provinsi NTB dipanggil satu per satu untuk diperiksa dalam dugaan skandal dana siluman Pokir. Namun, di balik deretan legislator yang diperiksa, bayangan dua tokoh besar semakin jelas terlihat: Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua DPRD Baiq Isvie Rupaeda.
Pokir yang sejatinya menjadi jembatan antara wakil rakyat dan rakyatnya justru diduga menjadi sarang penyunatan anggaran. Skema yang dilaporkan pelapor kepada jaksa menuding keterlibatan langsung pucuk kekuasaan daerah, lengkap dengan pengakuan bahwa Gubernur dan Kepala BPKAD sudah diperiksa.
Pertanyaan yang bergema di ruang publik: Apakah pemanggilan 10 legislator ini sekadar pembersihan “pemain kecil”, atau pemanasan sebelum menyeret aktor utama ke meja penyidikan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di lorong-lorong politik NTB, bisik-bisik itu semakin nyaring. Banyak yang percaya, jika kasus ini berhenti di level legislator, maka penegakan hukum hanya menjadi sandiwara. Namun jika berani menembus pagar kekuasaan, NTB akan mencatat salah satu babak paling bersejarah dalam pemberantasan korupsi daerah.
Publik kini menunggu dengan napas tertahan. Karena dalam sejarah, badai besar selalu dimulai dari riak kecil dan riak itu sudah berubah menjadi gelombang yang mengarah tepat ke puncak piramida kekuasaan.
