Home / NTB

Deportasi Saja, WNA Pengelola Beach Club di Gili Trawangan Selamat dari Jerat Penjara

- Wartawan

Rabu, 3 September 2025 - 01:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabid Gakkum Kanwil Imigrasi NTB. (Foto: Istimewa)

Kabid Gakkum Kanwil Imigrasi NTB. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Kasus pelanggaran izin tinggal dua warga asing di Gili Trawangan, Kristof Veris dan Miguel De Vega Contreras, menyingkap sisi lain dari wajah penegakan hukum keimigrasian di NTB.

Keduanya dituding menjalankan bisnis hiburan malam Bora Bora Beach Club tanpa izin tinggal resmi. Paspornya telah ditahan sejak Juli, dan kini Imigrasi NTB memastikan keduanya akan segera dideportasi. Namun keputusan ini bukan tanpa kontroversi.

UU Tajam di Atas Kertas, Tumpul di Lapangan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara normatif, Pasal 112 UU Keimigrasian memberi ancaman pidana berat bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal. Namun yang diterapkan justru Pasal 74, yang hanya berujung pada deportasi dan pencekalan.

Alasan Imigrasi sederhana: jalur pidana terlalu panjang dan memakan waktu. Padahal, jika aparat menempuh jalur hukum, kasus ini bisa menjadi momentum untuk menunjukkan ketegasan Indonesia terhadap pelanggaran WNA di sektor strategis pariwisata.

“Kalau lewat jalur pidana, prosesnya panjang sekali, dari penyidikan hingga putusan tetap. Karena pelanggaran ini baru pertama kali, kami pilih deportasi,” kata Mochamad Akbar Adhinugroho, Kabid Gakkum Kanwil Imigrasi NTB.

 

Misteri di Balik Legalitas

Fakta lain yang menimbulkan tanda tanya adalah status kepemilikan Bora Bora Beach Club. Imigrasi mengaku belum menelusuri akta notaris secara detail. Nama Kristof tidak tercatat, meski di lapangan publik meyakini ia adalah pengendali usaha tersebut.

Praktik WNA menggunakan nama warga lokal untuk mengamankan izin usaha sudah sering terjadi di kawasan wisata. Hal ini membuat dugaan bahwa kasus Kristof hanyalah puncak gunung es dari pola pelanggaran yang lebih besar.

Pariwisata vs Kedaulatan Hukum

Gili Trawangan dikenal sebagai ikon wisata NTB. Namun kasus ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pariwisata hanya akan menjadi lahan subur bagi bisnis asing yang berjalan tanpa aturan, sementara kedaulatan hukum Indonesia diabaikan?

Jika hukum hanya berakhir pada deportasi, maka pesan yang diterima para pelaku adalah: melanggar boleh, asal siap diusir. Tidak ada efek jera, tidak ada pembelajaran hukum.

Pada akhirnya, kasus Bora Bora Beach Club menjadi refleksi tentang bagaimana hukum bisa tajam di atas kertas, namun tumpul ketika berhadapan dengan modal asing.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru