Halontb.com – Sidang kedua gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan aktivis M. Fihiruddin terhadap Ketua DPRD NTB dan fraksi-fraksi lainnya kembali mengalami penundaan. Pasalnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan tergugat lainnya absen dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (11/3).
Kuasa hukum penggugat, Gilang Hadi Pratama, S.H., mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran para tergugat, yang dinilai kurang kooperatif dalam proses hukum ini.
“Bu Isvie sebagai prinsipal dan tergugat lainnya tidak hadir, jadi sidang tidak bisa digelar dan akhirnya ditunda,” ujar Gilang di PN Mataram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hakim memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan pada pekan depan, dengan harapan para tergugat hadir untuk memberikan klarifikasi atas gugatan yang diajukan.
Di sisi lain, kuasa hukum Ketua DPRD NTB, Imam Zarkasi, menyatakan bahwa pihaknya baru mendaftarkan surat kuasa sehingga baru bisa aktif dalam persidangan selanjutnya.
“Hari ini kami baru daftar surat kuasa, jadi memang belum bisa langsung mengikuti persidangan. Kemungkinan sidang akan dilanjutkan minggu depan,” katanya.
Kasus ini bermula dari pengalaman pahit yang dialami M. Fihiruddin. Aktivis vokal ini sempat mendekam di tahanan Polda NTB karena kasus dugaan pelanggaran UU ITE, namun akhirnya dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah oleh PN Mataram dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Tak terima dengan perlakuan yang dialaminya, Fihiruddin kini menggugat Ketua DPRD NTB dan beberapa fraksi di DPRD NTB dengan tuduhan PMH.
Gilang menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang demi keadilan bagi kliennya.
“Kami tidak akan mundur, sampai kapanpun kami siap memperjuangkan hak-hak klien kami. Kami juga berharap tergugat bisa lebih kooperatif dan menghormati proses hukum ini,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik di NTB, mengingat ketua DPRD NTB dan fraksi yang digugat kembali mangkir dalam persidangan. Akankah mereka hadir di sidang berikutnya, atau akan kembali berusaha menghindari proses hukum? Semua mata kini tertuju pada Pengadilan Negeri Mataram.
