Lantik Pj Sekda Lobar, Wabup UNA Minta ASN Tak Sekadar Patuh kepada Pimpinan

- Wartawan

Senin, 7 September 2026 - 04:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat Sekda Lombok Barat H. Saeful Ahkam menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) di Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (7/9/2026).

Penjabat Sekda Lombok Barat H. Saeful Ahkam menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) di Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (7/9/2026).

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Pesan tegas disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta ASN tidak sekadar patuh kepada pimpinan, tetapi juga berani menyampaikan koreksi apabila terdapat instruksi yang bertentangan dengan aturan.

Pesan tersebut disampaikan UNA saat memberikan arahan pada pelantikan H. Saeful Ahkam sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (7/9/2026). Pelantikan dihadiri kepala OPD lingkup Pemkab Lombok Barat dan para camat se-Kabupaten Lombok Barat.

“Kalau ada perintah saya sebagai pimpinan yang kemudian menyalahi aturan, saya meminta Bapak dan Ibu jangan sungkan untuk mengingatkan. Sampaikan dengan benar kepada saya bahwa itu salah,” tegas Wabup UNA.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga: Lombok Barat Siapkan Big Data, Menuju Pemerintahan Berbasis Data

Menurut UNA, loyalitas ASN kepada pimpinan tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas. ASN tetap memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai keberanian memberikan koreksi justru merupakan bagian dari integritas dalam pemerintahan.

“Jangan sampai karena takut kepada pimpinan, kemudian kita melakukan sesuatu yang salah. Kalau ada yang keliru, harus kita luruskan,” ujarnya.

UNA menekankan, pemerintahan yang sehat membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga keberanian menjaga prinsip dan aturan.

Dalam arahannya, ia juga mengingatkan ASN agar tidak menjadikan integritas hanya sebagai jargon dalam pemerintahan. Menurutnya, integritas harus menjadi karakter yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Integritas jangan hanya menjadi slogan. Integritas inilah yang paling kuat dalam membangun sistem pemerintahan kita. Kalau integritas kita jaga, insya Allah sistem dan tata kelola pemerintahan juga akan berjalan dengan baik,” katanya.

Baca juga: Kekeringan Ancam Pertanian Lobar, Hampir 150 Hektare Lahan Tempos Terdampak

Ia menilai kesadaran menjaga integritas seharusnya tidak hanya muncul karena takut terhadap lembaga pengawas atau penegak hukum. Lebih jauh, integritas harus lahir dari kesadaran bahwa setiap tindakan manusia selalu berada dalam pengawasan Allah SWT.

“Kenapa kita takut sekali ketika dipanggil KPK, tetapi kita lupa bahwa setiap saat dan di setiap tempat Allah mengetahui dan mencatat amal perbuatan kita,” ungkapnya.

Selain integritas, UNA meminta ASN terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, terutama terkait regulasi pemerintahan dan aturan kepegawaian.
Ia mengatakan perubahan posisi dan tanggung jawab dalam pemerintahan menuntut setiap pejabat untuk terus belajar dan menyesuaikan diri.

“Saya sendiri dalam posisi ini harus banyak meng-upgrade pengetahuan. Kalau sebelumnya saya menjadi anggota DPR, tidak semua aturan pemerintahan maupun aturan kepegawaian saya pahami. Karena itu kita semua harus terus belajar dan menambah kapasitas,” jelasnya.

Baca juga: Laporan Kebakaran Palsu Tak Hentikan Gerak Cepat Damkarmat Lobar, PLH Sekda Turun Soroti Kesiapsiagaan

Ia berharap semangat meningkatkan kompetensi tersebut menjadi budaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Sementara itu, kepada Pj. Sekda H. Saeful Ahkam, Ummi Nurul berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, Lombok Barat sedang berada dalam masa transisi. Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut menghadirkan kerja nyata dan menjawab harapan masyarakat.

“Yang berat bukan pelantikannya, tetapi amanah dan tanggung jawabnya. Kita sedang berada dalam masa transisi dan masyarakat menunggu bukti bahwa pemerintah mampu keluar dari masa yang berat ini,” katanya.

Ia meminta Pj. Sekda memastikan koordinasi pemerintahan berjalan efektif serta mendorong seluruh perangkat daerah fokus pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemprov NTB Cari Jalan Keluar Krisis Air Bersih Gili

UNA juga mengingatkan bahwa perputaran jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat diminta tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.

Menurutnya, jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang pada akhirnya dapat diberikan maupun dicabut sesuai kehendak Allah SWT.

“Jabatan itu amanah. Allah memberikan jabatan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah juga dapat mencabutnya. Karena itu, yang harus kita jaga adalah bagaimana amanah tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pelantikan H. Saeful Ahkam sebagai Pj. Sekda Lombok Barat diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dalam masa transisi. Pesan Wabup Nurul Adha menjadi penegasan bahwa ASN dituntut bukan hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan berani mengatakan benar ketika benar serta salah ketika salah.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Lombok Timur Pertahankan Juara 1 Jamsostek Award NTB 2026, LP3M Muara Kasih: Kado Istimewa HUT ke-131
Menyambut HUT Ke-81 RI, Ribuan Bendera Merah Putih Dibagikan kepada Masyarakat
Gubernur NTB Buka Pelatihan Paralegal, Perluas Akses Keadilan dan Perkuat Mediasi Desa
NTB Satukan 921 Data dari 43 OPD, Pemprov: Pembangunan Harus Berdasarkan Fakta
Babak Baru RSUP NTB: Lepas dari Beban Utang, Siap Naik Kelas Jadi RS Pendidikan Unggulan
Gubernur NTB Beberkan Anggaran Rp500 Miliar Bakal Berputar di Desa Lewat Program Desa Berdaya

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 03:18 WITA

Laporan Kebakaran Palsu Tak Hentikan Gerak Cepat Damkarmat Lobar, PLH Sekda Turun Soroti Kesiapsiagaan

Jumat, 4 September 2026 - 11:45 WITA

KPK Beri Waktu Sebulan, Pemkab Lobar Diminta Evaluasi Total Perencanaan Keuangan Usai OTT Mantan Bupati LAZ

Jumat, 4 September 2026 - 09:47 WITA

Lombok Barat Siapkan Big Data, Menuju Pemerintahan Berbasis Data

Kamis, 3 September 2026 - 07:06 WITA

Selamat Datang Putri Mahkota Victoria di NTB, Menguatkan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

KPK Ungkap Tata Kelola Pemda di NTB Masih Rentan Korupsi, Skor Integritas di Bawah Ambang Nasional

Selasa, 1 September 2026 - 10:24 WITA

Jelang Pilkades 2026, Asisten I Lobar: Konsistensi Bekerja adalah Kampanye Terbaik Incumbent

Senin, 31 Agustus 2026 - 12:20 WITA

Water Barrier Rembiga Sempat Dibongkar Warga, Miq Iqbal-Bang Aji Turun Tangan

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:43 WITA

Skor Integritas Jatuh, Aktivis Lobar: Jangan Berlindung di Balik Perintah Atasan, Wabup Harus Evaluasi OPD

Berita Terbaru

Warga memeriksa jeriken air bersih hasil dropping Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di kawasan Gili, Lombok Utara, Minggu (6/9/2026), sembari menunggu solusi permanen atas krisis suplai air bersih di kawasan tersebut.(Foto: Istimewa)

Daerah

Pemprov NTB Cari Jalan Keluar Krisis Air Bersih Gili

Minggu, 6 Sep 2026 - 04:30 WITA