Kantor Kemenag NTB Dikepung Massa Saat Rakor Pencegahan Kekerasan, BARA Desak Audit Total Ponpes

MATARAM, Halontb.com – Aksi demonstrasi yang digelar Barisan Aspirasi Rakyat Nusa Tenggara Barat (BARA NTB) di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB, Rabu (10/6/2026), menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren.

Menariknya, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Pencegahan Tindak Kekerasan dan Bullying di Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren yang digelar Kanwil Kemenag NTB. Rakor tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, akademisi, hingga organisasi keagamaan.

Dalam aksinya, puluhan massa BARA NTB menyuarakan keprihatinan atas sejumlah kasus kekerasan seksual yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai peristiwa-peristiwa tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan serta pembinaan lembaga pendidikan keagamaan.

Koordinator Aksi BARA NTB, Pandi Ahmad, menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan bukan bentuk penolakan terhadap keberadaan pondok pesantren. Sebaliknya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan para santri serta upaya menjaga marwah lembaga pendidikan Islam.

“Kami tidak sedang melawan pesantren. Justru kami ingin menjaga marwah pesantren. Yang kami lawan adalah kejahatan seksual, pembiaran, dan kegagalan sistem yang membuat korban terus bermunculan. Santri harus dilindungi, bukan dikorbankan,” tegas Pandi dalam orasinya.

Menurutnya, munculnya kasus-kasus serupa secara berulang menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang selama ini berjalan. Ia menilai perlindungan terhadap anak dan santri harus menjadi prioritas utama seluruh pihak.

Dalam tuntutannya, BARA NTB mendesak pemerintah dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan pondok pesantren, membentuk tim independen untuk melakukan evaluasi, membuka laporan pengawasan kepada publik secara transparan, memperkuat perlindungan korban, serta mengevaluasi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pendidikan keagamaan.

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Sebagai bentuk simbolik atas keprihatinan terhadap kasus-kasus yang terus berulang, massa juga menggelar aksi teatrikal di depan Kantor Kanwil Kemenag NTB yang menarik perhatian masyarakat.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai langkah penguatan sistem perlindungan anak dan santri di lingkungan pendidikan keagamaan.

Menurut Zamroni, pelaksanaan Rakor Lintas Sektoral yang digelar pada hari yang sama merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lembaga pendidikan maupun pondok pesantren.

“Tidak usah saling menyalahkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama melindungi anak-anak kita dan menjaga pesantren sebagai lembaga pendidikan yang aman dan bermartabat,” ujar Zamroni.

Ia menjelaskan, Kanwil Kemenag NTB saat ini tengah memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Satgas tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan laporan serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Selain itu, hasil rapat koordinasi akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah strategis guna memperkuat sistem pencegahan kekerasan dan perundungan, sekaligus membangun lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik dan santri di NTB.

Aksi demonstrasi dan rakor yang berlangsung pada hari yang sama menunjukkan bahwa isu perlindungan santri kini menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, publik menuntut transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan. Di sisi lain, pemerintah berupaya memperkuat langkah pencegahan melalui kolaborasi lintas lembaga.

Namun, bagi masyarakat, keberhasilan upaya tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya rapat atau kebijakan yang dilahirkan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari kekerasan, serta memberikan perlindungan nyata bagi setiap anak dan santri.

Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, Nusa Tenggara Barat kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan nilai-nilai keagamaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga diwujudkan melalui keberanian melindungi korban, menindak pelaku, dan membangun sistem pengawasan yang efektif demi masa depan generasi muda.