LOMBOK BARAT, Halontb.com — Proyek pembangunan jalan Lendang Re–Menjot di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, kembali menuai sorotan tajam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mendesak pemerintah daerah agar segera menuntaskan pengerjaan proyek yang hingga kini belum memasuki tahap pengaspalan dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, menyayangkan proyek senilai sekitar Rp6,5 miliar tersebut belum rampung meski telah berjalan cukup lama. Ia menegaskan, persoalan ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah, khususnya dalam proses seleksi kontraktor pelaksana.
“Kami dari Komisi III sangat menyesali kondisi ini. Mungkin ini menjadi peringatan bagi pihak eksekutif agar lebih cermat dalam memilih kontraktor yang benar-benar memiliki kapasitas dan rekam jejak baik,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Fauzi, proyek infrastruktur tidak cukup hanya diselesaikan secara administratif, tetapi harus tuntas secara fisik, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas. Ia bahkan mendorong penerapan sanksi tegas terhadap kontraktor yang dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
“Kalau perlu di blacklist. Terlepas dari denda yang dibayarkan, kami tidak bisa mentoleransi jika proyeknya masih belum selesai dan berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Selain kinerja kontraktor, DPRD juga menyoroti pola penganggaran dan proses tender proyek yang kerap dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Menurut Fauzi, hal ini menjadi salah satu faktor utama molornya pekerjaan, terutama karena kondisi cuaca yang tidak mendukung.
“Ini juga menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah agar tidak lagi menenderkan proyek besar di akhir tahun. Kita sudah tahu, kondisi cuaca di periode tersebut sering kali buruk dan berisiko menghambat pekerjaan,” katanya.
Desakan serupa disampaikan anggota DPRD Lombok Barat dari Daerah Pemilihan Sekotong Tengah, TGH. Hamdi. Ia meminta pemerintah segera mempercepat proses pengaspalan guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak di lapangan.
“Kalau bisa segera diselesaikan pengaspalannya supaya tidak lagi mendatangkan korban,” ujarnya.
TGH. Hamdi menjelaskan, kondisi jalan saat ini masih berupa pengerasan dengan material kerikil yang mudah berserakan, terutama setelah diguyur hujan. Situasi ini membuat permukaan jalan licin dan berbahaya bagi pengendara, khususnya kendaraan roda dua.
“Curah hujan cukup tinggi, sehingga materialnya kembali berhamburan. Ini sangat membahayakan pengguna jalan,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga sekitar. Mereka mengaku proyek jalan tersebut kerap memicu kecelakaan hampir setiap hari. Jalan yang belum beraspal dan dipenuhi kerikil lepas menyebabkan banyak pengendara kehilangan kendali dan terjatuh.
Sebelumnya, pemerintah daerah melalui Dinas PUPRPKP Lombok Barat menyebut keterlambatan proyek dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem serta kelangkaan aspal di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Namun DPRD menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas lambannya penyelesaian proyek, terlebih menyangkut keselamatan masyarakat.
Para legislator menekankan pentingnya langkah konkret dan percepatan penyelesaian proyek, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Dengan kondisi jalan yang masih jauh dari kata layak, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan terukur agar proyek jalan Lendang Re–Menjot dapat segera difungsikan secara optimal.
Selain untuk meningkatkan konektivitas wilayah Sekotong, percepatan penyelesaian proyek ini juga dinilai krusial guna menekan angka kecelakaan serta menjamin keselamatan pengguna jalan.
Publik kini menunggu komitmen nyata pemerintah daerah dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut bukan sekadar penjelasan, tetapi tindakan konkret di lapangan.
Editor : Reza
Sumber Berita : Taufik Natanagara
