Halontb.com – Penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Sirkuit MXGP Samota memasuki fase krusial. Mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan, kembali dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi NTB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, Selasa (13/1/2026).
Pemanggilan ini menandai keseriusan Kejati NTB menelusuri jejak kebijakan dan prosedur pengadaan lahan yang diduga sarat penyimpangan. Lahan seluas 70 hektare yang dibeli Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung ajang internasional MXGP itu kini justru menyeret sejumlah nama ke pusaran hukum.
Ali BD hadir dengan pendampingan kuasa hukum. Menurut Basri Mulyani, pemeriksaan tambahan ini masih seputar kronologi dan sikap kliennya terhadap proses appraisal lahan. “Kami dari awal tidak pernah keberatan dengan appraisal pertama,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbedaan hasil appraisal inilah yang menjadi akar persoalan. Nilai lahan yang semula ditaksir Rp44 miliar kemudian berubah menjadi Rp52 miliar setelah dilakukan penilaian ulang. Dari selisih itulah muncul kerugian negara Rp6,7 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NTB.
Ali BD menegaskan dirinya tidak memiliki niat jahat dalam perkara ini. Bahkan ia menyatakan sikap tegas bahwa uang negara wajib dikembalikan jika terbukti ada kelebihan pembayaran. “Negara tidak boleh dirugikan. Yang salah harus bertanggung jawab,” katanya.
Kejati NTB sendiri telah menetapkan dua tersangka, masing-masing dari unsur pejabat pertanahan dan tim penilai independen. Keduanya kini mendekam di Lapas Lombok Barat dan dijerat pasal-pasal korupsi dalam KUHP baru.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, memastikan penyidikan masih terbuka. Sekitar 50 saksi telah diperiksa, dan kemungkinan penambahan tersangka masih terbuka lebar. “Kami tidak berhenti pada penetapan tersangka. Fokus kami bukan hanya penindakan, tapi juga pemulihan kerugian negara,” tegasnya.
Kasus MXGP Samota kini menjadi ujian transparansi pengelolaan anggaran daerah sekaligus cermin keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi di balik proyek berskala nasional.
