Rachmat menyebut dirinya sedang berada di Yogyakarta untuk kunjungan Komisi VIII DPR RI dan kiriman potongan video pidato Ahsanul khalik diterimanya dini hari dari sejumlah tokoh masyarakat Sasak. Banyak pula di antara para tokoh tersebut yang menyampaikan kegeramannya secara langsung pada Rachmat.
Dini hari itu pula, Rachmat langsung menghubungi Sekretaris Daerah NTB HL Gita Ariadi, agar ada tindakan tegas terhadap seluruh ASN lingkup Pemprov NTB yang terlibat politik praktis. Rachmat menyebut, sebagai Sekda, Gita adalah Panglima para ASN di Pemprov NTB. Namun begitu, kepada dirinya, Rachmat menyebutkan, Sekda mengaku, bahwa kewenangan penindakan ada pada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pada saat yang sama, Rachmat juga menghubungi Gubernur Zul melalui sambungan telepon. Respon baru didapat selepas pagi. Kepada Rachmat, Gubernur Zul mengaku akan memanggil Ahsanul terkait hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara halalbihalal Himalo tersebut diketahui dihadiri sekitar seribu diaspora Lombok yang kini tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Saat berpidato di hadapan hadirin itu, Ahsanul melanjutkan penyampaian dengan mengatakan, “Yok daripada yang masuk yang bukan orang NTB. Kan ada juga orang di luar NTB kan kepingin juga dia nyalon jadi gubernur NTB. Ya jangan bermimpilah. Kita bangsa Sasak harus mengatakan itu. Jangan bermimpilah. Bukan berarti kita kesukuan. Ndak. Tetapi kita harus memahami bahwa kita memang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu.”
Rachmat menegaskan, selain politik praktis, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik tersebut juga berpotensi memecah belah. Menegasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di sisi lain, apa yang disampaikan Ahsanul juga kata Rachmat, akan dengan sangat mudah ditafsirkan oleh khalayak, bahwa sesungguhnya saat ini tidak ada tokoh Sasak yang pantas menjadi gubernur memimpin NTB.
”Sebagai pejabat eselon II, Ahsanul telah memberikan pembelajaran yang tidak baik. Sebab, semua masyarakat, seluruh warga, boleh menjadi apa saja di Republik ini selama tidak dicabut hak politiknya entah dia Suku Sasak, Suku Samawa, Suku Mbojo, ataupun warga negara Indonesia lainnya,” tandas Rachmat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
