“Pemerintah hadir untuk mengurus masyarakat miskin dan belum sejahtera. Untuk itu saya berpesan kepada pengurus SDM PKH agar meningkatkan kesabaran dalam mendata masyarakat yang betul-betul layak menerima bantuan sosial,”katanya.
Selain itu Bupati Juaini Taofik melaporkan kepada anggota komisi VIII DPR RI , Rachmat Hidayat terkait upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang mengatasi dan melakukan terobosan terkait permasalahan masyarakat yang jauh tidak punya BPJS, ada yang punya BPJS tapi tidak nyambung dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ).
“Kita kemudian mikir dengan Bu Sekda Lotim mengatasi hal tersebut, Kemudian kita panggil dukcapil. Ada terobosan. Insha Allah tanggal 1 Januari 2024 sudah ada terobosan dan konsep blueprintnya,” kata Juaini Taofik
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juaini Taofik melanjutkan nanti di rumah sakit Soedjono dan Rumah Sakit Patuh Karya ada unit dukcapil dengan membawa alat perekam KTP , bersama dinas sosial dan SDM PKH, pasien yang datang tidak perlu di tanya ada BPJS tidak , ada KTP nya tidak.selama dia berdomisili di lombok timur.
“Kita saat ini sudah punya gambaran , nanti tinggal kita anggarkan 500 Juta untuk beli dua alat perekam kTP yakni seratus lima puluh juta kali 2 senilai 300 jutaan. Sisanya untuk administrasinya, untuk yang kerja dan sebagainya. Insya Allah tahun 2024 saya janji sama masyarakat Lombok Timur , khususnya untuk masyarakat miskin yang tidak punya KTP , tidak punya BPJS , tidak perlu ada lagi persoalan kependudukan karena petugasnya sudah kita tempatkan di rumahkan sakit,” urai Juaini Taufik disambut tepuk tangan dari hadirin yang hadir.
Editor: Dila Ika Rani
