Home / NTB

Melalui Forum Group Discussion, Pemerintah NTB siap Wujudkan NTB Ramah Disabilitas 

- Wartawan

Jumat, 18 Agustus 2023 - 01:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Sosial NTB selaku pihak yang berinisiatif terbentuknya Komisi Disabilitas Daerah (KDD) sebagai amanat PERDA NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, mengucapkan terima kasih atas dukungan konsorsium JFD yang terdiri dari PUKAT UGM, BKBH FH UNRAM, LBH Disabilitas, Cahaya Inklusi Indonesia, GARAMIN NTT dan Caksana Institute yang sejak tahun 2019 turut mengadvokasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas di NTB.

“Terimakasih dan bangga juga saya sampaikan kepada Kepala Biro Hukum SETDA NTB dan Timnya atas sikap progresifnya bergerak cepat dalam pembentukan Draft Peraturan Gubernur NTB dan SK Kepengurusan terkait Komisi Disabilitas Daerah. Besar harapan, kedepannya tidak memperdebatkan siapa yang berada di kepengurusan KDD yang berasal dari 7 unsur baik dari Dinas terkait disabilitas dan Hukum, akademisi, LBH, difabel atau organisasi penyandang disabilitas, tokoh masyarakat dan LKS. Karena Kepala Daerah dalam hal ini Bapak Zulkiflimansyah, Gubernur NTB telah mempertimbangkan dari segala aspek untuk 9 orang tersebut menjadi pengurus KDD nantinya,” jelas Ahsanul.

Sementara itu, dalam materinya, Armansyah menyatakan KDD merupakan lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, Joko Jumadi meyakinkan peserta bahwa KDD meski diangkat berdasarkan SK Gubernur, namun dipastikan akan bekerja secara independen misalnya apabila ada kebijakan sekolah atau lembaga tertentu yang dirasa diskriminasi terhadap difabel, maka KDD tidak akan ragu untuk memanggil meminta klarifikasi dan memberikan masukan.

“Juga, patut kita apresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di akhir masa jabatannya membentuk KDD dan ini menjadi angin segar bagi kita semua terutama kawan-kawan difabel sebagai perwujudan NTB Gemilang,” katanya. 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Izin Tambang Rakyat NTB Mandek: Benarkah Karena Gubernur Abaikan Presiden? Simak Jawaban Teknis ESDM
Sinergi FDIK UIN Mataram dan Kemenhaj: Menstandardisasi Kompetensi Pembimbing Haji di Era Baru.
Kado Terindah Awal Tahun! 2.997 Tenaga Honorer Lobar Akhirnya Resmi Berstatus ASN
Pemprov NTB dan Direktorat PPA Polda NTB Kolaborasi Berantas Kejahatan Siber Terhadap Perempuan dan Anak
VIRAL! Potret Memprihatinkan Janda Miskin Ekstrem di Kuripan Selatan, Menanti Uluran Tangan Pemerintah
Dari Bantuan Hingga Asesmen, YBM PLN Petakan Luka Banjir di Sekotong Lombok Barat
Akses Lumpuh Total, DPRD Lombok Barat Minta Perbaikan Jembatan Sedau Jadi Prioritas Utama
Sadis dan Misterius! Mr X Ditemukan Tewas Terbakar di Sekotong, Polisi Selidiki Unsur Pembunuhan

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 05:26 WITA

Digugat PMH, BTN Cabang Mataram Terancam Uji Legalitas Appraisal dan Lelang Aset

Selasa, 3 Februari 2026 - 01:21 WITA

Tragis, Ayah Tebas Anak Kandung di Lombok Barat: Polisi Naikkan Status ke Penyidikan

Jumat, 30 Januari 2026 - 07:42 WITA

Oknum Pimpinan Ponpes di Lotim Dilaporkan Atas Dugaan Persetubuhan Terhadap Santriwati

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:50 WITA

Satu Jam Menunggu di Samping Api, Ini Pengakuan Pria yang Tega Bakar Ibu Kandungnya.

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:27 WITA

Anak Bunuh Ibu Kandung, Jenazah Dibakar di Sekotong untuk Hilangkan Jejak

Senin, 26 Januari 2026 - 10:50 WITA

Terkuak! Kades Sekotong Barat Ungkap Teka-teki Mobil Putih di Balik Tragedi Penemuan Mayat Terbakar

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:57 WITA

Terungkap! Bukan Korban Kejahatan, Ternyata Ini Penyebab Kematian Perempuan yang Ditemukan di Pantai Nipah Lombok Utara

Senin, 19 Januari 2026 - 16:20 WITA

Uang Negara Kembali, Pertanggungjawaban Menyusul: Kasus Samota Masuki Babak Penentuan

Berita Terbaru