HALO NTB — MATARAM, Peran bank pembangunan daerah semakin dituntut untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara nyata. Tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, perbankan daerah juga memiliki ruang untuk mendukung sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Arah tersebut menjadi salah satu landasan langkah PT Bank NTB Syariah dalam memperkuat dukungan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Bali Tosha Lombok Kochi, Bank NTB Syariah menghadirkan skema pembiayaan bagi calon pekerja yang akan bekerja maupun mengikuti program pemagangan di Jepang.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin dan Direktur Utama LPKS Bali Tosha Lombok Kochi Abdurrahman di Mataram, Senin (5/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan tersebut disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqan. Pada kesempatan yang sama, LPKS Bali Tosha Lombok Kochi juga melepas 21 peserta program pemagangan asal NTB yang akan ditempatkan di sejumlah wilayah Jepang.
Kolaborasi ini mempertemukan dua kebutuhan yang saling berkaitan. Di satu sisi, calon pekerja membutuhkan kesiapan keterampilan, dokumen penempatan, dan biaya persiapan. Di sisi lain, akses pembiayaan yang sesuai dapat membantu mereka memanfaatkan peluang kerja yang telah tersedia.
Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin mengatakan, keterlibatan bank daerah dalam potensi ekonomi wilayah merupakan bagian dari peran yang harus dijalankan.
“Bank daerah itu kan yang pertama harus involve di dalam potensi daerah. Kemudian men-support apa pun hal-hal kebijakan-kebijakan positif dari Pak Gubernur,” kata Nazaruddin.
Pernyataan itu menempatkan pembiayaan CPMI dalam konteks yang lebih luas, yakni upaya memperkuat hubungan antara layanan keuangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
*Menjembatani kebutuhan pembiayaan dan kesempatan kerja*
Salah satu tantangan yang dihadapi CPMI adalah kebutuhan dana untuk mempersiapkan keberangkatan. Nazaruddin menyebut kebutuhan biaya persiapan dan keberangkatan dapat mencapai puluhan juta rupiah.
Bagi calon pekerja yang belum memiliki kemampuan finansial memadai, kebutuhan tersebut berpotensi menjadi kendala meskipun mereka telah memperoleh kesempatan bekerja atau mengikuti pemagangan di luar negeri.
Melalui kerja sama dengan LPKS Bali Tosha Lombok Kochi, Bank NTB Syariah berupaya menyediakan akses pembiayaan bagi calon pekerja yang memenuhi persyaratan dan mempunyai dokumen penempatan yang diperlukan.
Nazaruddin menjelaskan bahwa skema tersebut memungkinkan pembiayaan tanpa agunan, dengan visa sebagai salah satu persyaratan penting.
“Itulah peran bank daerah. Tidak pakai agunan. Yang penting visa sudah ada,” ujarnya.
Skema pembiayaan itu disusun melalui kerja sama kedua pihak dengan tetap memperhatikan kelayakan, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian. Artinya, dukungan pembiayaan tetap dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang disepakati, bukan semata-mata karena calon pekerja memiliki keinginan untuk berangkat.
Pengembalian pembiayaan ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun dengan pola avalis. LPKS juga berperan dalam proses pembayaran sebagai collection agent sesuai struktur kerja sama yang telah disepakati.
Dalam praktiknya, kejelasan mekanisme dan pembagian tanggung jawab menjadi bagian penting agar kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Calon pekerja perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai kewajiban pembiayaan, sementara pelaksanaan kerja sama perlu tetap berada dalam kerangka tata kelola yang berlaku.
*Sinergi lintas sektor menjadi kunci*
Penguatan akses pembiayaan bagi CPMI tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, lembaga pelatihan, perusahaan penempatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah memiliki peran sesuai kewenangannya dalam aspek ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran. Lembaga pelatihan berperan dalam mempersiapkan kompetensi peserta, sedangkan lembaga keuangan menyediakan layanan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, proses penempatan membutuhkan kejelasan legalitas dan mekanisme agar calon pekerja memperoleh informasi yang benar sebelum memutuskan mengikuti program kerja atau pemagangan di luar negeri.
Bank NTB Syariah memandang kolaborasi lintas sektor tersebut penting untuk membangun ekosistem pekerja migran yang lebih terintegrasi. Dengan keterhubungan antarpihak, kebutuhan calon pekerja dapat ditangani secara lebih terarah, mulai dari pelatihan dan persiapan dokumen hingga dukungan pembiayaan.
Pada kegiatan tersebut, 21 peserta pemagangan asal NTB dilepas untuk mengikuti program di sejumlah wilayah Jepang. Mereka akan mengikuti kegiatan pada sejumlah sektor, termasuk teknik sipil dan konstruksi, dengan bekal pelatihan serta sertifikasi yang telah dimiliki.
Kehadiran para peserta menjadi bagian dari gambaran kebutuhan dukungan yang menyertai proses menuju dunia kerja internasional. Kesiapan keterampilan perlu diikuti dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan kemampuan membiayai tahapan persiapan.
*Penguatan pembiayaan produktif daerah*
Sebelumnya, Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi NTB dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan juga telah memfinalisasi skema pembiayaan KUR bagi PMI dan peserta pemagangan luar negeri.
Skema tersebut dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat yang memiliki peluang kerja di luar negeri.
Inisiatif ini memperlihatkan adanya upaya memperluas pembahasan pembiayaan produktif agar tidak hanya berpusat pada kebutuhan usaha konvensional, tetapi juga menjangkau kebutuhan masyarakat yang sedang mempersiapkan kesempatan kerja di luar negeri.
Meski demikian, efektivitas skema pembiayaan pada akhirnya perlu dilihat dari pelaksanaannya. Kemudahan akses harus diimbangi dengan informasi yang transparan, persyaratan yang jelas, penyaluran yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengembalian yang dipahami calon pekerja.
Bagi bank daerah, pendekatan tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
Bank NTB Syariah membuka peluang memperluas kerja sama pembiayaan CPMI dengan lembaga pelatihan maupun perusahaan penempatan yang memiliki legalitas dan mekanisme penempatan yang jelas.
Ke depan, penguatan kolaborasi ini diharapkan dapat membantu semakin banyak generasi muda NTB yang memenuhi persyaratan untuk mengakses peluang kerja internasional, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh pengalaman profesional.
Lebih jauh, upaya tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ketika akses pembiayaan, kesiapan tenaga kerja, dan mekanisme penempatan dapat saling mendukung, peluang kerja di luar negeri diharapkan tidak hanya menjadi kesempatan bagi individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi keluarga dan daerah asalnya.
