Halontb.com – Kota Mataram tengah bersiap memasuki babak baru dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang modern dan terstruktur. Pembangunan gedung Kantor Wali Kota yang baru kini resmi memasuki tahap awal setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengumumkan tender terbuka tingkat nasional pada Kamis, 14 April 2025. Proyek ambisius senilai Rp 58 miliar ini menjadi salah satu program strategis Pemkot Mataram tahun ini.
Gedung baru dirancang untuk menggantikan bangunan lama di Jalan Pejanggik yang sudah tidak memadai dari sisi lahan dan lokasi. Lokasi baru di Jalan Gajah Mada, Lingkar Selatan, dipilih karena lebih representatif sebagai pusat pemerintahan dan dinilai mampu mengakomodasi dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan bahwa proses tender akan berlangsung hingga awal Mei 2025. Jika seluruh tahapan berjalan tanpa hambatan, termasuk potensi sanggahan, kontrak dengan pemenang tender akan diteken antara tanggal 5 hingga 7 Mei. “Kami berkomitmen untuk segera memulai pembangunan fisik. Ground breaking atau peletakan batu pertama akan menjadi momentum penting bagi perjalanan birokrasi Kota Mataram,” ujarnya, Senin (14/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bangunan tiga lantai dengan desain modern dan rooftop ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk jembatan penghubung sepanjang empat meter yang membentang di atas aliran sungai selebar empat meter, menghubungkan langsung dengan Kantor Perpustakaan Kota Mataram. Infrastruktur jembatan tersebut akan dibangun dengan lebar enam meter guna menunjang mobilitas kendaraan dan akses petugas.
Yang menarik, proyek ini bukan hanya pembangunan satu gedung semata. Pemkot telah merancang skema lanjutan berupa pembangunan sayap kiri dan kanan yang direncanakan melalui pola tahun jamak. Tahapan ini akan diajukan dalam pembahasan RAPBD 2026 bersama DPRD Kota Mataram.
“Semua dirancang bertahap, terintegrasi, dan menyasar masa depan Kota Mataram. Tidak hanya indah dilihat, tapi juga fungsional secara maksimal,” kata Lale.
Diharapkan, pada awal tahun 2026, gedung baru sudah dapat difungsikan dan digunakan oleh wali kota untuk menjalankan roda pemerintahan. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, pembangunan kantor wali kota baru ini adalah bagian dari upaya reformasi pemerintahan yang adaptif, efisien, dan siap menyongsong perubahan.
