Halontb.com – Langkah serius untuk memperkuat kinerja pemerintahan kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Melalui mutasi dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sebanyak 17 pejabat resmi dilantik dan dirotasi dalam sebuah prosesi pengambilan sumpah jabatan yang dihadiri Wakil Bupati Nurul Adha serta jajaran pimpinan daerah. Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penyesuaian struktur OPD yang mengalami penggabungan.
Dalam penataan kali ini, tiga pejabat dikukuhkan pada jabatan sebelumnya karena dinilai memiliki kinerja dan kompetensi yang masih relevan dengan kebutuhan organisasi. Namun, kebijakan penggabungan OPD juga berdampak pada lima pejabat Eselon II yang harus melepas jabatan strukturalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah dinas strategis mengalami pergantian pucuk pimpinan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini dipimpin H. Lalu Najamuddin, sementara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diamanahkan kepada Arif Suryawirawan. Sektor perhubungan dipercayakan kepada M. Hendrayadi, dan urusan komunikasi serta informasi dipimpin H. Rizki Bani Adam.
Pemerintah daerah juga melakukan penataan pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan dengan menunjuk Aisyah Desilina sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja. Sektor pangan, kelautan, dan pertanian dipimpin oleh Afgan Kusumanegara serta H. Lalu Muhammad Hakam, sementara Dinas Perdagangan dijabat H. M. Adnan.
Pada level badan, Baiq Yeni Satriani Ekawati dipercaya mengelola Badan Keuangan dan Aset Daerah, Lalu Aga Farabi menakhodai Badan Pendapatan Daerah, dan H. Sabidin memimpin Badan Kesbangpol. Sementara itu, urusan kebencanaan daerah dipercayakan kepada Ramdan Hariyanto sebagai Kepala BPBD Lombok Barat.
Bupati Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa seluruh keputusan mutasi tidak dilandasi kepentingan politik maupun personal.
“Ini murni kebutuhan organisasi. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh figur yang tepat agar roda pemerintahan berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, mutasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan uji kesesuaian jabatan (job fit) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penataan ini juga menyasar pejabat Eselon III sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Dengan formasi baru tersebut, Pemkab Lombok Barat berharap dapat meningkatkan efektivitas kerja OPD, mempercepat program pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
