Halontb.com – Grand Prix Indonesia 2025 yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, pada 3–5 Oktober mendatang, menjadi momen penting untuk kembali menunjukkan citra Indonesia sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Namun, euforia ini diwarnai suara kritis dari warga eks pemilik lahan Mandalika yang menuntut hak pembayaran tanah mereka.
Zabur, tokoh masyarakat setempat, menegaskan bahwa warga tetap mendukung kelancaran event MotoGP 2025 dengan menjaga stabilitas Kamtibmas. Namun, ia juga menekankan pentingnya pemerintah segera menuntaskan pembayaran lahan agar tidak menimbulkan kekecewaan yang berlarut.
“Kami mendukung MotoGP demi saudara-saudara kami yang bekerja di sektor pariwisata. Tapi hak warga harus dihargai. Jangan sampai janji tinggal janji,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan bahwa berbagai upaya sudah ditempuh, mulai dari hearing dengan pejabat provinsi hingga menyampaikan aspirasi secara damai. Tetapi solusi konkret tak kunjung hadir.
“Fakta bahwa pemerintah pernah berjanji membayar sisa lahan, itu bukti mereka mengakui memang ada hak yang belum diselesaikan. Kami hanya minta keadilan ditegakkan,” jelasnya.
Zabur berharap agar sebelum MotoGP 2025 berlangsung, pemerintah menunaikan kewajiban agar tidak terjadi gesekan di lapangan. Baginya, kesuksesan MotoGP bukan hanya soal sorak-sorai penonton, tetapi juga tentang keadilan sosial bagi masyarakat yang turut berkorban demi terbangunnya kawasan Mandalika.
Editor : reza
