Halontb.com – Kemajuan teknologi terus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bersama Bank NTB Syariah, resmi meluncurkan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Penandatanganan nota kerja sama ini berlangsung di Kantor Pusat Bank NTB Syariah pada Jumat, 17 Januari 2024, dengan melibatkan Pj. Bupati Lombok Barat H. Ilham dan Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi.
KKPD dirancang untuk mengatasi tantangan dalam sistem pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi hingga efisiensi transaksi. Melalui fasilitas ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan pembayaran non-tunai yang dibebankan pada APBD, sementara pembayaran awal ditangani oleh pihak bank penerbit. Pada tahap awal, tiga OPD akan menjadi pilot project implementasi KKPD, yakni BPKAD, salah satu kecamatan, dan satu OPD lain yang saat ini sedang dipertimbangkan.
“Kerja sama ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan inovasi yang akan membawa perubahan besar bagi tata kelola pemerintahan di Lombok Barat,” ujar H. Ilham. Ia meyakini KKPD mampu mempercepat transformasi layanan publik yang lebih transparan, modern, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
H. Nurul Hadi, sebagai perwakilan Bank NTB Syariah, menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung keberhasilan program ini. “Pengalaman kami dalam mengimplementasikan KKPD di daerah lain, seperti Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi NTB, menjadi modal penting untuk memastikan kelancaran program ini di Lombok Barat,” jelasnya.
Kerja sama ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, karena dianggap mampu mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya itu, program ini juga diharapkan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan untuk mewujudkan tata kelola yang modern dan berbasis teknologi. Dengan inovasi ini, Lombok Barat optimis menjadi salah satu daerah terdepan dalam menerapkan sistem keuangan non-tunai yang akuntabel dan efisien.
