GIRI MENANG, Halontb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat memastikan kesiapan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah. Usai mengikuti rapat daring bersama Panitia Seleksi (Pansel), Pj. Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Saeful Ahkam langsung mengunjungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Senin (14/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesediaan BKPSDM Kota Tangerang sebagai lembaga asesor dalam proses seleksi calon Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 September 2026.
Baca juga: Ribuan Jamaah Tumpah Ruah di Alun-Alun Giri Menang, Muhasabah Akbar Bersama UAS Getarkan Lobar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedatangan Pj. Sekda Lobar H. Saeful Ahkam hadir bersama Kepala BKPSDM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni. Keduanya diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Tangerang Jatmiko di kantornya, kawasan Karawaci, Tangerang.
“Selain memastikan pihak BKPSDM Kota Tangerang tetap menjadi asesor, kami juga ingin belajar dari daerah yang telah maju dalam penerapan manajemen talenta. Banyak hal yang kami diskusikan, termasuk peluang kerja sama dalam pengembangan Corporate University,” ujarnya
Kesediaan BKPSDM Kota Tangerang sebagai asesor mendapat respons positif. Bahkan, pihak BKPSDM Kota Tangerang menyiapkan tiga asesor untuk mendukung proses seleksi calon Sekda Lombok Barat.
“Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Lombok Barat, kami akan datang pada tanggal 23 dan 24 September ini,” katanya
Baca juga: Dua Pekan Disegel, Kantor Desa Kebon Ayu Akhirnya Dibuka Usai Mediasi Bersama Wabup UNA
BKPSDM Kota Tangerang dipilih sebagai lembaga asesor karena memiliki sertifikasi nasional serta pengalaman dan prestasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha juga meminta agar BKPSDM Kota Tangerang tetap dilibatkan sebagai asesor dalam proses seleksi tersebut.
Ahkam menegaskan, seluruh tahapan seleksi akan terus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), baik melalui Kantor Regional maupun BKN pusat, agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga berharap masih ada ASN yang mengikuti proses pendaftaran hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 17 September 2026. Saat ini, sebanyak tujuh orang telah mendaftarkan diri sebagai calon Sekda Lombok Barat.
“Masih ada waktu sampai 17 September nanti. Saya tetap berharap dapat diikuti oleh para pendaftar lainnya selain tujuh orang yang sudah terlebih dahulu mendaftar,” tegasnya.
Baca juga: Wabup UNA Minta OPD Terbuka soal Program dan Anggaran: Jangan Pelit Informasi, Jangan Anti Kritik
Selain membahas proses asesmen, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Pemkab Lombok Barat untuk mempelajari penerapan Tangerang Government University (Gorvu) sebagai model pengembangan kompetensi ASN.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni menjelaskan, Gorvu merupakan sistem pengembangan kompetensi ASN yang mengintegrasikan pembelajaran, pekerjaan, manajemen pengetahuan, pengembangan kompetensi, teknologi pembelajaran, manajemen talenta, serta kebutuhan strategis organisasi pemerintah.
“Gorvu di Tangerang sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Seluruh organisasi pemerintah dijadikan tempat belajar. ASN dapat belajar melalui pelatihan formal, coaching, mentoring, praktik pekerjaan, berbagi pengalaman antar-OPD, hingga pembelajaran digital,” jelasnya.
Baca juga: Laka Lantas Turun 15 Persen, Polres Lombok Barat Perketat Penindakan dan Edukasi Pengendara
Menurut Baiq Mustika, pengalaman tersebut relevan untuk dikembangkan di Lombok Barat, terutama dalam memastikan peningkatan kompetensi ASN sejalan dengan target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita tidak hanya belajar organisasinya, tetapi juga praktik peningkatan kompetensi ASN yang dapat menunjang pencapaian target-target dalam RPJMD,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Lombok Barat terbuka menjalin kerja sama dengan BKPSDM Kota Tangerang dalam pengembangan kompetensi ASN. Bentuk kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran daring maupun program bersertifikat dengan menyesuaikan kebutuhan kompetensi daerah.
“Kita dimungkinkan menjalin kerja sama. Kami akan laporkan kepada Ibu Wabup. Proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring dan bersertifikat, serta kita dapat memilih kompetensi apa yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target RPJMD,” pungkasnya.
