LOMBOK BARAT, Halontb.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat terus mengintensifkan pendistribusian air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Hingga Selasa (4/8/2026), BPBD mencatat lebih dari 506 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat di wilayah terdampak.
Baca juga: Lombok Barat Tetapkan Status Siaga Kekeringan, 124 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan
Pada hari yang sama, BPBD kembali mendistribusikan air bersih ke Dusun Gerebekan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan air bersih warga selama musim kemarau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat, mengatakan status siaga bencana kekeringan telah berlangsung sejak 23 Juni 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat. Sejak saat itu, cakupan wilayah terdampak terus bertambah.
“Hingga hari ini, kekeringan telah meluas di lima kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Kediri, Kuripan, dan Batulayar. Tercatat ada 11 desa dan 49 dusun yang terdampak dengan jumlah 5.793 kepala keluarga atau sekitar 15.427 jiwa,” ujarnya.
Menurut Tony, meningkatnya jumlah wilayah terdampak menunjukkan debit sumber air di sejumlah desa terus mengalami penurunan. Karena itu, kebutuhan air bersih masyarakat semakin tinggi sehingga pendistribusian dilakukan setiap hari.
BPBD mencatat total air bersih yang telah disalurkan sejak status siaga ditetapkan mencapai lebih dari 506.000 liter. Penyaluran dilakukan secara bergilir menggunakan empat hingga lima armada setiap hari.
“Dalam sehari kami bisa melayani sekitar empat sampai lima dusun. Satu dusun rata-rata mendapatkan satu tangki air, kemudian kami lakukan sistem rolling sesuai tingkat kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Baca juga: Wakil Bupati Lombok Barat Tinjau MTs Nujumul Huda Terbakar, Pemda Siapkan Bantuan Rehabilitasi
Untuk mempercepat distribusi, BPBD tidak bekerja sendiri. Sejumlah instansi dan lembaga turut membantu penyediaan armada maupun pasokan air, di antaranya Perumda Air Minum Giri Menang, PMI, Bank NTB Syariah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW/BBPK) NTB, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Dinas Pemadam Kebakaran.
Meski demikian, Tony mengakui operasional penanganan kekeringan masih menghadapi berbagai kendala. Selain keterbatasan anggaran, tingginya kebutuhan bahan bakar untuk menjangkau lokasi-lokasi yang berjauhan menjadi tantangan utama.
“Kondisi 49 dusun yang tersebar di lima kecamatan membuat kebutuhan operasional cukup besar. Armada harus menempuh jarak yang jauh, sementara biaya BBM dan operasional lapangan juga cukup tinggi,” katanya.
BPBD juga mengusulkan agar kendaraan distribusi air dapat menggunakan biosolar guna menekan biaya operasional. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
Tony menambahkan, status siaga bencana saat ini berlaku hingga 31 Agustus 2026. Namun, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait kemungkinan peningkatan status menjadi tanggap darurat apabila kondisi kekeringan semakin meluas.
Baca juga: Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember
“Kalau situasinya semakin masif dan meluas, tentu kami akan berkoordinasi untuk melihat kemungkinan menaikkan status menjadi tanggap darurat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Tanggap Darurat BPPK NTB Kementerian Pekerjaan Umum, Adya Putrawan, mengatakan pihaknya turun membantu setelah menerima permintaan dari BPBD Lombok Barat.
“Hari ini kami membantu distribusi air bersih di Desa Terembesi. Air disuplai dari PDAM Lombok Barat dan seluruh kegiatan selalu berkoordinasi dengan BPBD,” katanya.
Adya menyebut keterbatasan armada membuat distribusi sementara difokuskan pada satu lokasi setiap hari. Namun, pihaknya membuka peluang memberikan dukungan jangka panjang melalui pembangunan sarana air bersih.
“Kami mendapat informasi masyarakat berharap ada pembangunan sumur bor. Aspirasi itu akan kami laporkan kepada pimpinan dan kepala balai untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya.
BPBD Lombok Barat mengimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan cuaca serta memperluas koordinasi lintas instansi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga musim kemarau berakhir.
