Halontb.com – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan pernyataan keras menyusul kontroversi ucapan Kepala Dinas PUPR NTB dalam sebuah forum diskusi yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa. PP NTB menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk “Rasisme Birokrasi” yang dianggap merusak keharmonisan sosial dan memecah persatuan masyarakat NTB.
Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, Eddy Sophiaan, menegaskan bahwa pernyataan pejabat publik yang dapat ditafsirkan sebagai pelecehan terhadap wilayah tertentu tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menimbulkan ketegangan horizontal.
“Ucapan yang disampaikan Kadis PUPR NTB dalam forum itu telah memicu reaksi keras masyarakat. Sebagai pejabat publik, ia semestinya memahami bahwa NTB terdiri dari dua wilayah kepulauan dan berbagai suku. Pernyataan yang dianggap meremehkan satu wilayah dapat menimbulkan kesan diskriminatif,” ujar Eddy Sophiaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Eddy, sebagai organisasi kemasyarakatan dengan kepengurusan lengkap di seluruh kabupaten/kota se-NTB, Pemuda Pancasila berkewajiban menyikapi setiap tindakan aparat pemerintah yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
BPPH Pemuda Pancasila NTB Angkat Suara: “Mulutmu Harimaumu”
Reaksi lebih keras datang dari Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila NTB, H. Salman, SH, yang menilai ucapan Kadis PUPR NTB bukan saja tidak etis, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas sosial.
“Pejabat publik harus lebih berhati-hati berbicara. Rakyat sekarang sensitif dan tidak takut bersuara. Ingat peribahasa: mulutmu harimaumu. Seorang pejabat bisa jatuh dari jabatannya hanya karena ucapannya sendiri,” tegas H. Salman di Mataram, Selasa (2/12).
H. Salman menambahkan bahwa suara penolakan dari Pengurus Daerah Pemuda Pancasila se-Pulau Sumbawa sangat kuat, menandakan betapa besar dampak pernyataan tersebut di tengah masyarakat.
Pertanyakan Sikap Pejabat Publik: “Ini Omongan Pribadi atau Ada Arahan?”
Eddy Sophiaan juga mempertanyakan apakah pernyataan Kadis PUPR NTB tersebut merupakan pandangan pribadi atau mencerminkan arahan dari pimpinan.
“Setelah Pilkada, gubernur adalah milik seluruh masyarakat NTB, bukan hanya milik pemilih atau partainya saja. Karena itu, program pembangunan harus merata antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jika pernyataan Kadis cenderung tendensius, maka gubernur wajib mengklarifikasi,” ungkap Eddy.
Ia menegaskan bahwa kondisi sosial dan politik NTB sangat sensitif, sehingga seorang pejabat setingkat kepala dinas tidak boleh sembarangan berbicara, terlebih jika berpotensi menyinggung masyarakat di suatu wilayah.
PP NTB juga menyoroti munculnya persepsi negatif masyarakat yang mempertanyakan latar belakang Kadis PUPR NTB, yang dianggap tidak memahami kultur NTB atau dinilai sedang mencari posisi aman di hadapan pimpinan politik.
Ultimatum Pemuda Pancasila NTB, Evaluasi atau Copot Kadis PUPR
Sebagai bentuk penyikapan organisasi, Eddy Sophiaan dan H. Salman menyampaikan ultimatum terbuka:
1. Gubernur NTB diminta melakukan evaluasi mendesak terhadap Kadis PUPR NTB atas pernyataan yang memicu kegaduhan.
2. Kadis PUPR NTB diminta segera bertemu masyarakat Pulau Sumbawa, memberikan klarifikasi, menjelaskan maksud pernyataannya, dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
3. Jika tidak berani bertemu atau enggan meminta maaf, Pemuda Pancasila meminta Gubernur NTB untuk mencopot dan mengganti Kadis PUPR dengan sosok yang lebih profesional dan komunikatif.
“Ini bukan semata soal kata-kata, tetapi soal menjaga keadilan dan persatuan masyarakat NTB. Jika pejabat tidak mampu menjaga etika jabatan dan justru menyinggung rakyat, lebih baik diganti,” tegas H. Salman.
