Topik SPI

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (UNA), saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (3/9/2026).

Pemerintahan

KPK Beri Waktu Sebulan, Pemkab Lobar Diminta Evaluasi Total Perencanaan Keuangan Usai OTT Mantan Bupati LAZ

Pemerintahan | Jumat, 4 September 2026 - 11:45 WITA

Jumat, 4 September 2026 - 11:45 WITA

MATARAM, Halontb.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan keuangan daerah….

Suasana Rakor Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Pemprov NTB, Rabu (2/9/2026). KPK menyoroti sejumlah sektor rawan penyalahgunaan kewenangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa.(Foto: Biro Adpim NTB).

Pemerintahan

KPK Ungkap Tata Kelola Pemda di NTB Masih Rentan Korupsi, Skor Integritas di Bawah Ambang Nasional

Pemerintahan | Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

MATARAM, Halontb.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih rentan terhadap praktik korupsi. Penilaian itu…

Perwakilan Gabungan Aktivis Lombok Barat, Asmuni, A.Ma., menyampaikan pernyataan terkait anjloknya skor SPI dan MCSP Kabupaten Lombok Barat dalam sebuah forum, sekaligus mendesak Wakil Bupati untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran OPD.

Pemerintahan

Skor Integritas Jatuh, Aktivis Lobar: Jangan Berlindung di Balik Perintah Atasan, Wabup Harus Evaluasi OPD

Pemerintahan | Politik | Senin, 31 Agustus 2026 - 06:43 WITA

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:43 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Turunnya skor SPI (Survei Penilaian Integritas) dan MCSP memicu desakan dari kalangan aktivis agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan evaluasi…

Foto : Ratusan pengacara yang tergabung dalam berbagai organisasi advokat di NTB ikut bergabung di Tim Pembela Ida Made Santi Adnya. Selain organisasi advokat juga yang ikut memberikan dukungan dan membela yaitu Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram, Pusat Bantuan Hukum Mangandar (LEBAH NW), LBH Pelangi hingga aktivis dan mantan korban ITE seperti, Baiq Nurul turut membela Ida Made Santi Adnya

Hukrim

Pengacara Sebut Penetapan Tersangka IMS Bentuk Kriminalisasi Advokat

Hukrim | Minggu, 31 Juli 2022 - 10:08 WITA

Minggu, 31 Juli 2022 - 10:08 WITA

Halontb.com – Ratusan pengacara siap pasang badan untuk membela Ida Made Santi Adnya alias IMS. Para pengacara  menilai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)…