Halontb.com– Kebijakan pemangkasan pagu Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya secara signifikan oleh desa-desa di Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah program pembangunan terhambat, sementara honor berbagai unsur pelayanan masyarakat mengalami penurunan drastis.
Kepala Desa Sembung, Kecamatan Narmada, H. Ali Abdul Syahid, mengungkapkan bahwa pemangkasan Dana Desa telah menimbulkan kebingungan di tingkat pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan perencanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, setiap desa di Lombok Barat menerima Dana Desa sekitar Rp1,2 miliar. Namun saat ini pagu tersebut turun drastis, rata-rata hanya sekitar Rp367 juta. Penurunan ini sangat signifikan dan berdampak langsung pada program desa,” ujrnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (15/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran tersebut, banyak program yang telah direncanakan, baik fisik maupun nonfisik, tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan, visi dan misi kepala desa yang telah disusun melalui musyawarah desa terancam tidak dapat direalisasikan.
“Secara jujur harus kami sampaikan, visi dan misi kepala desa sulit dijalankan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Percuma kita menyusun perencanaan jika dana yang tersedia tidak mencukupi,” tegasnya.
Dampak pemangkasan Dana Desa juga dirasakan langsung oleh para penerima honor di desa. H. Ali menyebutkan, honor guru PAUD, guru ngaji, RT, hingga perangkat kewilayahan mengalami penurunan signifikan.
“Di Desa Sembung, honor guru PAUD yang sebelumnya Rp250 ribu per bulan kini hanya Rp100 ribu. Penurunannya hampir mencapai 75 persen. Hal yang sama juga terjadi pada honor guru ngaji, penghulu desa, dan penghulu dusun,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial dan semangat para pelayan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan siap bertanggung jawab sebagai kepala desa dan terus memberikan pemahaman kepada seluruh lembaga desa terkait situasi dan regulasi yang berlaku.
Selain berdampak pada honorarium, pemangkasan Dana Desa juga mengancam kelanjutan sejumlah proyek pembangunan fisik yang telah direncanakan secara multi-years. Di Kecamatan Narmada, setidaknya terdapat beberapa desa seperti Desa Selat, Gerimax Indah, dan Sembung yang tengah membangun fasilitas serbaguna.
Di Desa Sembung sendiri, pembangunan lapangan futsal yang telah berjalan selama dua tahun dengan alokasi sekitar Rp150 juta per tahun terancam tidak rampung sesuai rencana. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proyek tersebut membutuhkan dana hampir Rp1 miliar dan diperkirakan baru dapat diselesaikan setelah 2028.
“Dengan kondisi dana yang sangat terbatas saat ini, sangat sulit bagi kami melanjutkan pembangunan sesuai target. Ini yang kami khawatirkan ke depan,” ungkapnya.
Sebagai Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada, H. Ali berharap adanya dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membantu desa-desa menghadapi dampak pemangkasan Dana Desa.
“Kami berharap Pemkab Lombok Barat dapat berkolaborasi dengan program-program yang ada untuk membantu menutup kekurangan akibat pemangkasan Dana Desa ini. Kalau pun belum bisa tahun ini, kami berharap ada solusi bertahap ke depan,” katanya.
Ia juga menyambut baik visi dan misi Bupati Lombok Barat terkait program bantuan Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun. Program tersebut dinilai sangat dinantikan oleh seluruh kepala desa sebagai penyangga atas berkurangnya Dana Desa dari pemerintah pusat.
“Program satu miliar per desa itu sangat kami tunggu. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi nyata untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.
