Home / NTB

Ombudsman RI Tinjau Pencegahan TPPO di Kantor Imigrasi Mataram

- Wartawan

Sabtu, 20 Juli 2024 - 02:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kantor Imigrasi Mataram dan pejabat struktural menerima kunjungan Perwakilan Ombudsman RI NTB untuk mengkaji efektivitas pencegahan TPPO dalam pelayanan paspor. (Foto: Dok. Imigrasi Mataram)

Kepala Kantor Imigrasi Mataram dan pejabat struktural menerima kunjungan Perwakilan Ombudsman RI NTB untuk mengkaji efektivitas pencegahan TPPO dalam pelayanan paspor. (Foto: Dok. Imigrasi Mataram)

Halontb.com – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram beserta pejabat struktural menerima kunjungan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada Selasa (16/07). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai efektivitas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencegah TPPO. Upaya-upaya tersebut meliputi penangguhan permohonan paspor pemohon Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural, pembatalan pemberangkatan di bandara, sosialisasi kepada masyarakat, hingga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait.

Penangguhan permohonan paspor bagi pemohon CPMI Non Prosedural dilakukan untuk memastikan bahwa setiap calon pekerja migran telah memenuhi prosedur yang ditetapkan dan tidak menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, pembatalan pemberangkatan di bandara dilakukan sebagai langkah terakhir jika ditemukan adanya indikasi perdagangan orang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan cara-cara pencegahannya. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan tatap muka di berbagai wilayah NTB. Kerjasama dengan stake holder terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, juga terus ditingkatkan untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Mereka berharap agar sinergi antara berbagai pihak terus ditingkatkan untuk mencegah dan menangani kasus TPPO di NTB. Kajian yang dilakukan oleh Ombudsman RI ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan dan peningkatan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, khususnya dalam hal pencegahan TPPO.

Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara perwakilan Ombudsman RI dan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berupaya semaksimal mungkin dalam pencegahan TPPO, demi melindungi warga negara Indonesia dari ancaman perdagangan orang.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru