SUMBAWA BARAT,HALONTB.COM – Besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Front Pemuda Taliwang (FPT). Organisasi kepemudaan tersebut mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membuka secara transparan rincian perencanaan dan penggunaan anggaran yang disebut mencapai Rp800 miliar.
Sorotan itu bukan semata mengenai besarnya angka anggaran, melainkan menyangkut sejauh mana publik dapat mengetahui arah kebijakan belanja daerah, program yang menjadi prioritas, serta manfaat yang akan diterima masyarakat dari penggunaan uang daerah.
Koordinator Umum FPT Kabupaten Sumbawa Barat, Irvan Zulfahmi, S.H., saat dikonfirmasi Halo NTB, Selasa (17/11/2026), menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai perencanaan dan peruntukan anggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut FPT, transparansi tidak cukup hanya dengan menyampaikan angka total APBD maupun daftar program secara umum. Publik perlu mengetahui sektor penerima alokasi, besaran anggaran setiap program, hingga pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Sorotan FPT juga menyentuh sejumlah kebijakan dan program daerah, mulai dari hibah kepada lembaga vertikal, penataan kawasan, rekonstruksi shelter jalan, hingga persoalan genangan air di wilayah Kota Taliwang.
Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan penjelasan terbuka, terutama mengenai urgensi program dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.
Bappeda Luruskan Angka, Belanja Infrastruktur Disebut Rp978 Miliar
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, S.P., M.Si., memberikan penjelasan resmi pada Rabu (18/11/2026).
Suhadi menilai angka Rp800 miliar perlu dibaca berdasarkan struktur dan klasifikasi belanja daerah agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, berdasarkan struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, belanja daerah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan sekitar Rp2,2 triliun, sementara total pendapatan daerah mencapai Rp1,155 triliun.
Dengan struktur tersebut, apabila angka Rp800 miliar dibandingkan dengan total belanja daerah, persentasenya sekitar 35,5 persen, bukan 40 persen sebagaimana disebut dalam sorotan awal FPT.
Namun, Suhadi memberikan penjelasan lain apabila angka 40 persen yang dimaksud merujuk pada belanja infrastruktur.
“Jika yang dimaksudkan 40% itu belanja infrastruktur, itu memang tercantum dalam APBD 2026. Nilai sekitar Rp978 miliar atau sebesar 43%,” jelas Suhadi.
Ia menambahkan, alokasi belanja infrastruktur tersebut tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta sejumlah program dan kegiatan.
Menurutnya, APBD tidak dapat dipahami sebagai satu kumpulan anggaran untuk satu jenis program. Di dalamnya terdapat berbagai kelompok belanja, antara lain belanja pegawai, barang dan jasa, modal, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, bagi hasil, serta belanja tidak terduga.
Suhadi juga menegaskan bahwa belanja barang dan jasa tidak seluruhnya merupakan belanja rutin birokrasi. Komponen tersebut mencakup kebutuhan pelayanan publik, operasional pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemeliharaan infrastruktur, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Publik Bisa Menelusuri Dokumen Anggaran
Mengenai tuntutan keterbukaan informasi, Suhadi menyatakan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada prinsipnya merupakan informasi publik sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Masyarakat, kata dia, dapat melihat keterkaitan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga APBD dan program kegiatan perangkat daerah.
Sementara untuk mengetahui rincian sampai pada nama subkegiatan, pagu anggaran, lokasi, serta sasaran penerima manfaat, masyarakat dapat memperoleh informasi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena tuntutan transparansi yang disampaikan FPT pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga akses masyarakat terhadap informasi yang lebih spesifik dan dapat ditelusuri.
Dengan demikian, keterbukaan dokumen menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui bagaimana perencanaan diterjemahkan menjadi kegiatan konkret di lapangan.
Hibah, Penataan Kawasan hingga Genangan Taliwang
Terkait sorotan terhadap hibah kepada lembaga vertikal, Suhadi menjelaskan bahwa setiap pemberian hibah harus memiliki tujuan, sasaran, dan dasar pertimbangan yang jelas.
Hibah kepada lembaga vertikal, menurutnya, perlu dilihat berdasarkan kewenangan, kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, serta ketentuan pemberian hibah.
Sementara mengenai penataan kawasan dan jalan, ia menyebut kebijakan tersebut tidak semata-mata untuk memperindah wajah kota, tetapi juga berkaitan dengan fungsi ruang publik, keselamatan, kenyamanan, ketertiban, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Suhadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia berpandangan bahwa penataan kawasan tidak perlu dipertentangkan dengan pembangunan infrastruktur dasar. Hal terpenting adalah memastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang jelas, tidak tumpang tindih, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Adapun persoalan genangan air di Kota Taliwang diakui masih menjadi pekerjaan yang perlu dibenahi.
Menurut Suhadi, penanganan genangan tidak cukup hanya dengan membangun saluran drainase di satu atau dua titik. Persoalan tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem drainase perkotaan, mulai dari kondisi daerah tangkapan air, kapasitas saluran primer dan sekunder, sedimentasi, kondisi bangunan drainase, elevasi kawasan, hingga titik pembuangan akhir.
Karena itu, penanganannya perlu didasarkan pada pemetaan lokasi rawan genangan, kajian teknis, dan perencanaan secara bertahap.
Bappeda, lanjutnya, akan mendorong agar persoalan tersebut menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan perkotaan Taliwang.
Perencanaan Anggaran Melibatkan Banyak Tahapan
Dalam menentukan prioritas pembangunan, Suhadi menegaskan bahwa perencanaan daerah tidak ditentukan berdasarkan keinginan satu atau dua orang maupun semata-mata usulan satu perangkat daerah.
Proses tersebut mengacu pada RPJMD dan RKPD, mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD, evaluasi pembangunan, data permasalahan daerah, dan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
Selain itu, kemampuan keuangan daerah, kewajiban pelayanan dasar, serta urgensi kebutuhan pembangunan juga menjadi pertimbangan.
Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran merupakan hasil proses perencanaan, penganggaran, pembahasan, dan kesepakatan antara pemerintah daerah bersama DPRD.
Suhadi juga mengakui tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung dibiayai dalam satu tahun anggaran. Keterbatasan fiskal, kewenangan, kesiapan teknis, skala prioritas, dan pemerataan pembangunan menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan.
FPT Siapkan Aksi, Transparansi Menjadi Ujian
Di tengah penjelasan pemerintah daerah tersebut, FPT tetap menjadikan persoalan transparansi anggaran sebagai salah satu isu utama dalam rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada Polres Sumbawa Barat, kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, dengan estimasi massa sekitar 50 orang. Kantor Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu sasaran penyampaian aspirasi.
Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi FPT untuk meminta penjelasan langsung mengenai rincian perencanaan dan alokasi anggaran daerah.
Di sisi lain, penjelasan Bappeda mengenai belanja infrastruktur sebesar Rp978 miliar atau 43 persen dari total belanja daerah juga membuka ruang bagi pendalaman lebih lanjut.
Sebab, angka tersebut masih membutuhkan penjabaran yang lebih konkret mengenai program apa saja yang masuk di dalamnya, OPD pelaksana, lokasi kegiatan, nilai masing-masing pagu, serta sasaran masyarakat penerima manfaat.
Pada titik inilah kepentingan publik menjadi penting. Pemerintah telah menjelaskan struktur dan mekanisme perencanaan anggaran, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang lebih terperinci agar dapat memahami sekaligus mengawasi pelaksanaannya.
Perdebatan mengenai APBD KSB 2026 pada akhirnya tidak semestinya berhenti pada perbedaan cara membaca angka Rp800 miliar atau Rp978 miliar. Hal yang jauh lebih mendasar adalah memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas, pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, besarnya APBD bukanlah ukuran tunggal keberhasilan pembangunan. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab persoalan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat.









