Home / NTB

Pemprov NTB Percepat Realisasi Program Prioritas, Sinkronkan Agenda Daerah dengan Pusat

- Wartawan

Selasa, 28 April 2026 - 15:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah pejabat dan perwakilan OPD mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/2026), membahas sinkronisasi program prioritas pusat dan daerah.(Foto.Istimewa)

Sejumlah pejabat dan perwakilan OPD mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/2026), membahas sinkronisasi program prioritas pusat dan daerah.(Foto.Istimewa)

Mataram Halontb.com – Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, pada Selasa, (28/4/2026) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur.

Rapat ini menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Faozal menegaskan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi pusat yang masuk dapat memberikan dampak maksimal di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut poin-poin yang ditekankan dalam rapat tersebut juga selaras dalam upaya mencapai triple agenda
yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas.

“Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat yang fantastis dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah,” ujarnya.

Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi.

“Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar,” kata Faozal.

Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian serius. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

“Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program nasional tersebut.

“Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong sebagai konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing dengan produk luar daerah,” jelasnya.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau.

“Keberlanjutan TPA Kebon Kongok harus dijaga, termasuk penanganan sampah di pintu masuk utama dari bandara hingga Mataram. Ini penting untuk menjaga citra NTB tetap asri,” katanya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum juga menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

“Kita harus mengawal program nasional seperti tiga juta rumah, sekaligus merespons kebutuhan daerah terkait perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Faozal.

Tak kalah penting, sektor energi dan sumber daya mineral juga mendapat perhatian, khususnya dalam percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

“Penetapan WPR dan IPR harus dipercepat untuk menekan illegal mining yang merusak lingkungan. Ini juga bagian dari upaya menata sektor pertambangan agar lebih tertib,” tegasnya.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi di daerah.

“Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga harus mampu menjembatani kebijakan nasional agar tidak terjadi gap antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Sumber Berita : Taufik Natanagara

Berita Terkait

Khairunnisa Qariah Asal Bima Juara 1 MTQ Nasional XXXI, NTB Naik ke Peringkat 9
PPK UIN Mataram Tegaskan Proyek Laboratorium Kedokteran Tetap Berjalan, “Tidak Ada Subkon”
Dari 6 Meter Menjadi 10,5 Meter, Wajah Baru Ruas Jereweh-Benete Usai Ditangani
FORMAL Resmi Lahir Pasca OTT Bupati Lobar, Media Bersatu Tolak Praktik Pilih Kasih dan Pengkotakan Pers
Bulog NTB Terima Aspirasi Massa, Tegaskan Transparansi serta Dukung Penegakan Hukum Kasus Beras Oplosan
BPS Catat NTP NTB Naik Jadi 130,44, Daya Beli Petani Menguat
Detik-detik Mencekam Atap SMAN 7 Mataram Roboh: Siswa Panik Berhamburan, 5 Orang Terluka
Sukses Gelar Pelepasan 203 Siswa Terbaiknya di UIN Mataram, MAN Lobar Buktikan Kualitas Madrasah Unggulan

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 03:08 WITA

Tiket MotoGP Mandalika 2026 Sudah Terjual 50%, Pemprov NTB Genjot Infrastruktur dan Layanan Inklusif

Kamis, 20 Agustus 2026 - 01:39 WITA

Polri Tanam Bawang Putih Serentak di 17 Provinsi, Sembalun Jadi Pusat Penguatan Swasembada Nasional

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:07 WITA

Jelang Maulid, Disdag Lobar Intensifkan Sidak Harga dan Siapkan Pasar Murah Antisipasi Lonjakan Sembako

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem

Senin, 27 Juli 2026 - 03:32 WITA

Pasca OTT Bupati Nonaktif LAZ, Wabup Lobar Pastikan CFN-CFD, Festival Senggigi, hingga Subsidi UMKM Tetap Berjalan

Senin, 22 Juni 2026 - 07:56 WITA

Pelabuhan Senggigi Melejit: PAD Tembus 97 Persen, Wisatawan Naik 10 Kali Lipat

Minggu, 14 Juni 2026 - 07:54 WITA

Kabar Gembira! Pemprov NTB Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan Putihkan Tunggakan di Atas 5 Tahun

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:11 WITA

BPS Catat NTP NTB Naik Jadi 130,44, Daya Beli Petani Menguat

Berita Terbaru