Topik NIP PPPK

Suasana hearing DPRD Lombok Barat yang membahas NIP bagi 31 honorer. Dari kiri: Wakil Ketua DPRD Lobar Tarmizi, Wakil Ketua Komisi I Hendra Harianto, dan Anggota Komisi IV Muhammad Munip, bersama BKDPSDM, Dikbud, dan Forum GTKN. (Foto: Istimewa)

Pemerintahan

Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer

Pemerintahan | Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — DPRD Kabupaten Lombok Barat memastikan akan mengawal penyelesaian nasib 31 tenaga honorer yang hingga kini belum memperoleh Nomor Induk Pegawai…

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat, Muhammad Munip menyoroti persoalan NIP dan Gaji PPPK Paruh waktu , kamis (7/5).(Foto.Istimewa)

Pendidikan

NIP dan Gaji Puluhan PPPK Paruh Waktu Lobar Macet, DPRD Desak BKD Segera Tuntaskan Administrasi

Pendidikan | Kamis, 7 Mei 2026 - 06:01 WITA

Kamis, 7 Mei 2026 - 06:01 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Persoalan administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi sorotan. Hingga kini, puluhan…