Topik Pokir DPRD

Suasana Rakor Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Pemprov NTB, Rabu (2/9/2026). KPK menyoroti sejumlah sektor rawan penyalahgunaan kewenangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa.(Foto: Biro Adpim NTB).

Pemerintahan

KPK Ungkap Tata Kelola Pemda di NTB Masih Rentan Korupsi, Skor Integritas di Bawah Ambang Nasional

Pemerintahan | Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

MATARAM, Halontb.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih rentan terhadap praktik korupsi. Penilaian itu…