Halontb.com – Proses pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2025 mendapat sorotan tajam dari Direktur Lombok Global Institute (Logis), Muhammad Fihiruddin. Ia mempertanyakan kecepatan pengesahan dokumen setebal hampir 30 cm itu, yang ia anggap tidak masuk akal jika dibahas hanya dalam waktu sehari.
“Kami sudah bersurat ke DPRD NTB sejak 27 hari lalu untuk meminta dokumen risalah, nota, dan jadwal rapat pembahasan RAPBD 2025. Namun, sampai hari ini, tak ada satu pun tanggapan. Proses seperti ini tentu menimbulkan banyak kecurigaan,” kata Fihir, Selasa (10/12/2024).
Menurutnya, pengesahan dokumen sebesar itu dalam waktu singkat menimbulkan tanda tanya besar tentang mekanisme dan transparansi DPRD NTB. Apalagi, ia mencium adanya indikasi perbedaan data antara yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan yang dirilis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika kami telaah dokumen ini, ada beberapa data yang tidak sinkron. Publik berhak tahu bagaimana proses ini berjalan. Jika dokumen setebal ini disahkan secepat itu, kapan sebenarnya pembahasan dilakukan?” tegas Fihir.
Ia juga mengajak masyarakat, termasuk awak media, untuk terus memantau isu-isu krusial seperti APBD yang menyangkut masa depan daerah. “Ini soal uang rakyat. Bagaimana mungkin pembahasan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun dilakukan secara terburu-buru tanpa kejelasan?” lanjutnya.
Dalam APBD NTB 2025, pendapatan ditargetkan Rp 6,1 triliun, turun Rp 393 miliar dibanding tahun 2024. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 418 miliar menjadi Rp 5,6 triliun. Namun, di tengah penurunan tersebut, pembiayaan netto justru meningkat tajam hingga 34,40 persen menjadi Rp 97,798 miliar.
“Kita bicara soal akuntabilitas. Jika semua dilakukan secara tertutup, wajar publik mencurigai adanya praktik yang tidak sehat antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.
Kecepatan pengesahan ini seolah menjadi tamparan bagi DPRD NTB. Akankah ada penjelasan terbuka dari pihak terkait, atau isu ini akan terkubur di balik ketertutupan informasi?
